Memahami AMDAL: Tujuan, Dasar Hukum, hingga Dokumen Wajib

AMDAL adalah salah satu istilah penting yang sering banget muncul, kalau kita ngomongin proyek pembangunan. Sayangnya, masih banyak orang yang bingung apa sebenarnya maksudnya.

Padahal, tanpa dokumen ini, banyak rencana bisnis atau proyek bisa mentok karena nggak lolos aturan lingkungan. Kalau kamu lagi cari tahu tentang topik ini, berarti kamu ada di tempat yang tepat, Warga Bimbingan!

Nah, biar nggak cuma sekadar tahu istilahnya, kamu perlu paham kenapa AMDAL krusial, apa tujuan dibuatnya, dasar hukumnya, sampai jenis dokumen yang wajib disiapkan perusahaan.

Semua ini penting banget, apalagi kalau kamu tertarik ngembangin karier di bidang ESG & Sustainability Management.

Yuk, ikuti pembahasannya bareng MinDi sampai tuntas, dan kalau mau upgrade skill lebih dalam, kamu bisa banget join Bootcamp ESG & Sustainability Management dibimbing.id.

Apa Itu AMDAL?

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah kajian yang wajib dilakukan sebelum suatu rencana usaha atau kegiatan dijalankan, untuk menilai sejauh mana dampaknya terhadap lingkungan hidup.

Dokumen AMDAL berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan pemerintah dalam memberikan izin, sekaligus memastikan kegiatan tersebut tetap berkelanjutan dan tidak merusak ekosistem. 

Dengan kata lain, AMDAL jadi jembatan antara pembangunan dan perlindungan lingkungan agar keduanya bisa berjalan seimbang.

Baca Juga: Biaya Bootcamp ESG & Sustainability Management? Cek Di Sini

Mengapa AMDAL Penting untuk Perusahaan?

Buat Warga Bimbingan yang penasaran soal peran AMDAL dalam bisnis, jawabannya simpel banget sebenernya. Yups, perusahaan nggak bisa asal jalan tanpa mempertimbangkan dampaknya. 

Lewat AMDAL, perusahaan bukan cuma patuh aturan, tapi juga bisa dapet banyak manfaat strategis yang bikin operasional makin kuat.

1. Kepatuhan Hukum: AMDAL membantu perusahaan memenuhi syarat peraturan pemerintah, sehingga operasional tetap legal dan aman.
2. Perlindungan Lingkungan: Proses ini memastikan aktivitas perusahaan tidak merusak ekosistem sekitar.
3. Efisiensi Operasional: Identifikasi dampak sejak awal bisa menekan biaya tambahan akibat masalah lingkungan di kemudian hari.
4. Citra Positif: Perusahaan yang taat AMDAL lebih dipercaya masyarakat, investor, hingga mitra bisnis.
5. Keberlanjutan Bisnis: AMDAL mendukung operasional jangka panjang yang selaras dengan prinsip sustainability.

Kriteria dan Jenis Usaha yang Wajib AMDAL

Menurut Pasal 22 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), setiap usaha yang berpotensi menimbulkan dampak besar wajib memiliki AMDAL. Adapun standar “dampak penting” ditentukan berdasarkan beberapa kriteria, antara lain:

1. Jumlah penduduk yang terkena dampak usaha/kegiatan.
2. Luas wilayah penyebaran dampak.
3. Intensitas dan durasi dampak.
4. Banyaknya komponen lingkungan lain yang terdampak.
5. Sifat kumulatif dari dampak.
6. Apakah dampak bisa berbalik atau tidak.
7. Kriteria tambahan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Jenis Usaha yang Wajib AMDAL

Lebih spesifik, Pasal 23 UU PPLH menjelaskan kategori usaha/kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL, yaitu:

1. Usaha yang mengubah bentuk lahan dan bentang alam.
2. Usaha yang mengeksploitasi sumber daya alam, baik terbarukan maupun tidak.
3. Usaha dengan potensi menimbulkan pencemaran, kerusakan lingkungan, atau pemborosan sumber daya.
4. Usaha yang hasilnya berpengaruh terhadap lingkungan alam, buatan, sosial, maupun budaya.
5. Usaha yang memengaruhi kawasan konservasi atau cagar budaya.
6. Usaha yang melakukan introduksi tumbuhan, hewan, mikroorganisme, termasuk produk rekayasa genetik.
7. Usaha yang memproduksi atau menggunakan bahan hayati maupun nonhayati.
8. Usaha dengan aktivitas berisiko tinggi atau yang menyangkut pertahanan negara.
9. Usaha yang menerapkan teknologi dengan potensi besar memengaruhi lingkungan hidup.

Baca Juga: 7 Rekomendasi Bootcamp ESG & Sustainability Management

Dasar Hukum AMDAL

Sumber: Freepik

Biar jelas, setiap perusahaan yang wajib memiliki AMDAL nggak bisa asal-asalan karena ada dasar hukumnya yang kuat. Regulasi ini dibuat supaya proses perencanaan usaha tetap menjaga keseimbangan lingkungan. 

Selain itu, aturan AMDAL juga terus diperbarui mengikuti perkembangan hukum dan kebutuhan zaman.

Berikut beberapa dasar hukum penting terkait AMDAL:

1. UU No. 32 Tahun 2009 (UU PPLH): menjadi payung utama yang mewajibkan AMDAL untuk usaha/kegiatan berdampak besar.
2. PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan: mengatur mekanisme pengajuan dan penerbitan izin lingkungan berbasis AMDAL.
3. Perppu Cipta Kerja: merevisi sejumlah ketentuan dalam UU PPLH, termasuk terkait izin lingkungan dan AMDAL.
4. PP No. 22 Tahun 2021: peraturan terbaru yang menggantikan aturan sebelumnya, mengatur lebih detail penyelenggaraan AMDAL.
5. Permen LHK No. P.20/2018 (dan perubahannya): pedoman teknis penyusunan dokumen AMDAL.
6. PP No. 27 Tahun 1999: dasar hukum lama tentang AMDAL yang kini sudah tidak berlaku.

Apa Saja Dokumen Wajib untuk Mengurus Perizinan AMDAL?

Sebelum perusahaan bisa jalan secara legal, perusahaan harus mengurus AMDAL terlebih dahulu. 

Proses ini butuh dokumen yang lengkap supaya penilaian bisa dilakukan secara akurat dan transparan. Nah, berikut beberapa dokumen wajib yang harus disiapkan:

1. Kerangka Acuan (KA-ANDAL): berisi ruang lingkup studi dan metode yang akan digunakan dalam analisis dampak lingkungan.
2. Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL): dokumen utama yang menjelaskan potensi dampak penting dari suatu kegiatan terhadap lingkungan.
3. Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL): merinci langkah-langkah yang akan dilakukan perusahaan untuk mengelola dampak lingkungan.
4. Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL): menjelaskan cara pemantauan efektivitas pengelolaan lingkungan yang sudah direncanakan.
5. Dokumen pendukung teknis: bisa berupa peta lokasi, data baseline lingkungan, hingga kajian sosial ekonomi masyarakat terdampak.

Siap Mendalami Lebih Jauh Tentang AMDAL?

Sekarang Warga Bimbingan sudah paham AMDAL adalah dokumen penting untuk memastikan keberlanjutan bisnis sekaligus menjaga lingkungan tetap lestari.

Kalau kamu pengen upgrade skill di bidang keberlanjutan, langsung aja gabung di Bootcamp ESG & Sustainability Management dibimbing.id.

Kamu bisa belajar bareng mentor berpengalaman, silabus terlengkap, praktek nyata buat portfolio, gratis mengulang kelas, plus ada 840+ hiring partner siap bantu penyaluran kerja. Jangan lupa, 96% alumni sudah bekerja di berbagai industri top.

Kalau masih ada pertanyaan seperti, "Apakah bootcamp ini cocok buat pemula yang belum punya background lingkungan?" atau "Bagaimana sistem pembelajaran dan penyaluran kerja setelah lulus?", konsultasi gratis di sini. dibimbing.id siap #BimbingSampeJadi impianmu!

Referensi

1. Kriteria Usaha yang Wajib Amdal dan Contoh Usahanya [Buka]
2. Dasar Hukum Pelaksanaan AMDAL, Pengertian, dan Fungsinya [Buka]