7 Perbedaan Advokat dan Pengacara yang Wajib Diketahui

Pernah bertanya-tanya kenapa ada istilah advokat dan pengacara dalam dunia hukum? Meski sering digunakan bergantian, ternyata keduanya punya latar belakang yang berbeda, lho!

Perbedaan advokat dan pengacara bisa dilihat dari sejarah, istilah, hingga aturan profesinya. Kalau kamu tertarik mendalami bidang ini, Bootcamp Legal & Policy Dibimbing bisa jadi pilihan untuk mengembangkan keterampilan hukum.

Nah, Warga Bimbingan, apakah tugas dan kewenangan kedua profesi ini juga berbeda? Yuk, simak 7 fakta yang sudah MinDi rangkum berikut ini!

Baca Juga: 20 Profesi di Bidang Hukum Selain Pengacara, Tugas & Gajinya

Apa Itu Advokat?

Advokat adalah seseorang yang berprofesi memberikan jasa hukum kepada klien, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, profesi ini memiliki persyaratan khusus sebelum seseorang dapat menjalankan praktik hukum.

Secara umum, advokat menjalankan beberapa tugas berikut:

1. Konsultasi hukum: Memberikan penjelasan dan pendapat hukum untuk membantu klien memahami persoalan yang dihadapi.
2. Pendampingan hukum: Mendampingi klien selama proses pemeriksaan atau persidangan.
3. Pembelaan hukum: Melindungi kepentingan dan hak klien melalui prosedur hukum yang berlaku.
4. Penyusunan dokumen: Membantu membuat kontrak, surat kuasa, atau dokumen hukum lainnya.

Advokat juga berstatus sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU Advokat.

Apa Itu Pengacara?

Pengacara adalah istilah yang umum digunakan masyarakat untuk menyebut seseorang yang memberikan jasa hukum, khususnya dalam mendampingi atau mewakili klien.

Sebelum berlakunya UU Advokat pada 2003, terdapat kategori pengacara praktik yang memiliki ketentuan administratif berbeda dari advokat. Salah satu perbedaannya adalah wilayah kewenangan beracara yang mengikuti izin praktiknya.

Namun, setelah UU Advokat berlaku, pengacara praktik yang termasuk dalam ketentuan peralihan dinyatakan sebagai advokat. Jadi, istilah pengacara masih digunakan sehari-hari, tetapi advokat merupakan sebutan resmi profesi berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2003.

Baca Juga: Kisah Nabila: Mahasiswi Semester 7 Teknik Komputer Dapat Kerja di Surabaya

7 Perbedaan Advokat dan Pengacara yang Perlu Dipahami

Setelah mengetahui pengertiannya, sekarang MinDi akan membahas perbedaan advokat dan pengacara berdasarkan tujuh aspek penting.

Mulai dari istilah profesi, wilayah praktik, tugas, hingga penghasilannya, berikut penjelasan lengkap yang perlu kamu ketahui.

1. Penggunaan Istilah Profesi

Perbedaan advokat dan pengacara yang pertama terletak pada penggunaan istilah dalam sistem hukum Indonesia.

Advokat merupakan istilah resmi dalam UU Nomor 18 Tahun 2003, sedangkan pengacara lebih sering digunakan dalam percakapan sehari-hari.

Berikut perbedaan penggunaan kedua istilah tersebut:

1. Advokat: Digunakan sebagai istilah resmi untuk profesi pemberi jasa hukum yang memenuhi persyaratan undang-undang.
2. Pengacara: Digunakan masyarakat untuk menyebut profesional yang memberikan pendampingan atau pembelaan hukum.

Misalnya, seseorang mengatakan ingin menyewa pengacara untuk menghadapi gugatan perdata. Namun, dalam konteks profesi yang diatur UU Advokat, istilah resminya tetap advokat.

2. Sejarah Pengaturan Profesi

Perbedaan berikutnya berkaitan dengan perkembangan pengaturan profesi hukum sebelum dan setelah 2003.

Sebelum UU Advokat berlaku, Indonesia mengenal beberapa istilah seperti advokat, pengacara praktik, penasihat hukum, dan konsultan hukum.

Berikut gambaran perubahannya:

1. Sebelum 2003: Advokat dan pengacara praktik dikenal sebagai kategori dengan latar belakang pengaturan administratif yang berbeda.
2. Setelah 2003: Pasal 32 ayat (1) UU Advokat menyatukan status pihak-pihak yang memenuhi ketentuan peralihan sebagai advokat.

Oleh karena itu, perbedaan sejarah tersebut tidak boleh dianggap sebagai pembagian profesi yang masih berlaku saat ini.

3. Wilayah Kewenangan Praktik

Salah satu perbedaan advokat dan pengacara yang paling sering dibahas adalah batas wilayah praktik.

Dahulu, pengacara praktik memiliki kewenangan beracara berdasarkan wilayah izin yang diberikan, sedangkan advokat dikenal mempunyai cakupan praktik lebih luas.

Namun, ketentuan tersebut telah berubah sejak berlakunya UU Advokat.

Berikut penjelasannya:

1. Aturan lama: Pengacara praktik memiliki batas wilayah beracara sesuai izin praktiknya.
2. Aturan saat ini: Pasal 5 ayat (2) UU Advokat menetapkan bahwa wilayah kerja advokat mencakup seluruh Indonesia.

Contohnya: Seorang advokat yang berdomisili di Surabaya dapat menangani perkara di Jakarta selama memenuhi ketentuan hukum acara yang berlaku.

Jadi, pengacara yang telah berstatus advokat tidak dibatasi pada wilayah praktik sebagaimana kategori pengacara praktik dalam aturan lama.

4. Kedudukan dalam Sistem Hukum

Perbedaan advokat dan pengacara juga sering dikaitkan dengan kedudukan dalam sistem hukum.

Sebagian masyarakat menganggap advokat memiliki jabatan lebih tinggi daripada pengacara. Padahal, anggapan tersebut tidak tepat dalam konteks profesi saat ini.

Untuk memahaminya, perhatikan dua hal berikut:

1. Status penegak hukum: Pasal 5 ayat (1) UU Advokat menetapkan bahwa advokat berstatus sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri.
2. Kesetaraan kedudukan: Seseorang yang disebut pengacara tetap memiliki status advokat apabila telah diangkat dan disumpah sesuai ketentuan.

Artinya, penggunaan sebutan pengacara tidak membuat kedudukan hukum seseorang lebih rendah dibandingkan advokat.

Baca Juga: Legal Staff Adalah: Tugas, Skill, dan Gajinya

5. Jenis Pekerjaan yang Dilakukan

Apakah pengacara hanya bertugas di pengadilan, sedangkan advokat memberikan konsultasi hukum?

Ternyata tidak, Warga Bimbingan! Dalam praktiknya, advokat dapat menangani pekerjaan litigasi maupun nonlitigasi.

Berikut penjelasan kedua jenis pekerjaan tersebut:

1. Litigasi: Penanganan perkara melalui proses pengadilan, seperti mendampingi klien dalam perkara pidana, menyusun gugatan perdata, dan memberikan pembelaan di persidangan.
2. Nonlitigasi: Penanganan persoalan hukum di luar pengadilan, seperti memberikan konsultasi, menyusun kontrak bisnis, serta membantu proses negosiasi.

Misalnya, sebuah perusahaan membutuhkan bantuan untuk memeriksa kontrak kerja sama dengan mitra bisnis. Advokat dapat membantu meninjau kontrak tersebut tanpa harus membawa persoalannya ke pengadilan.

Dengan demikian, perbedaan advokat dan pengacara bukan terletak pada pembagian pekerjaan litigasi dan nonlitigasi.

Baca Juga: Nekat Switch Career, Anak Teknik Ini Jadi Data Analyst Dalam 4 Bulan

6. Persyaratan Pendidikan dan Pengangkatan

Perbedaan advokat dan pengacara juga sering dikaitkan dengan persyaratan pendidikan serta izin profesi.

Padahal, seseorang yang ingin menjalankan profesi advokat harus memenuhi persyaratan resmi, terlepas dari sebutan pengacara yang digunakan masyarakat.

Berdasarkan UU Advokat, berikut tahapan yang perlu dipenuhi:

1. Pendidikan tinggi hukum: Calon advokat harus memiliki latar belakang pendidikan tinggi hukum sesuai ketentuan.
2. Pendidikan profesi: Mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA).
3. Ujian profesi: Lulus ujian profesi advokat yang diselenggarakan sesuai ketentuan.
4. Magang: Menjalani magang sekurang-kurangnya dua tahun secara terus-menerus pada kantor advokat.
5. Pengangkatan dan sumpah: Memenuhi persyaratan usia minimal 25 tahun serta persyaratan administratif lainnya, kemudian menjalani pengangkatan dan pengambilan sumpah.

Artinya, lulusan sarjana hukum tidak otomatis dapat menjalankan profesi advokat setelah menyelesaikan kuliah.

Mereka masih harus memenuhi seluruh persyaratan profesi yang berlaku.

Baca Juga: 7 Sertifikat Legal Officer untuk Karier di Bidang Hukum

7. Honorarium dan Penghasilan

Terakhir, apakah penghasilan advokat lebih tinggi dibandingkan pengacara? Tidak ada ketentuan yang membedakan honorarium hanya berdasarkan kedua istilah tersebut.

Pasal 21 UU Advokat mengatur bahwa honorarium ditetapkan secara wajar berdasarkan kesepakatan antara advokat dan klien.

Dalam praktiknya, besarnya penghasilan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor:

1. Pengalaman profesional: Advokat yang telah menangani banyak perkara dapat memiliki nilai jasa berbeda dari pemula.
2. Bidang spesialisasi: Keahlian dalam hukum bisnis, pidana, atau bidang lainnya dapat memengaruhi permintaan jasa.
3. Kompleksitas perkara: Penanganan sengketa sederhana memiliki kebutuhan berbeda dari perkara bisnis yang rumit.
4. Reputasi profesional: Rekam jejak dan tingkat kepercayaan klien dapat memengaruhi nilai layanan.
5. Kesepakatan pembayaran: Honorarium mengikuti layanan serta ketentuan yang disepakati dengan klien.

Jadi, sebutan advokat atau pengacara bukan indikator utama untuk menentukan besarnya penghasilan seseorang.

Baca Juga: Kisah Sukses Dini, Alumni Bootcamp Business Intelligence

Tabel Ringkasan Perbedaan Advokat dan Pengacara

Nah, setelah memahami ketujuh penjelasan sebelumnya, sekarang kamu bisa melihat ringkasan perbedaan advokat dan pengacara melalui tabel berikut.

Dari tabel tersebut, terlihat bahwa perbedaan utama kedua istilah ini berkaitan dengan sejarah dan penggunaannya.

Dalam sistem hukum saat ini, advokat merupakan istilah profesi resmi, sedangkan pengacara umumnya digunakan sebagai sebutan lain untuk profesi tersebut.

Baca Juga: Legal Standing Adalah: Pengertian, Fungsi, dan Contoh

Apa Perbedaan Advokat, Pengacara, dan Legal Officer?

Selain memahami perbedaan advokat dan pengacara, kamu mungkin juga pernah mendengar istilah legal officer dalam dunia kerja.

Ketiga istilah tersebut berkaitan dengan bidang hukum, tetapi legal officer memiliki karakteristik pekerjaan yang berbeda.

Berikut penjelasannya:

1. Advokat: Profesi pemberi jasa hukum yang telah memenuhi persyaratan pengangkatan dan sumpah sesuai UU Advokat. Pekerjaannya dapat mencakup konsultasi, pendampingan, serta penanganan perkara.
2. Pengacara: Sebutan umum yang biasanya merujuk pada advokat. Penggunaan istilah ini tidak membentuk profesi dengan kewenangan hukum yang terpisah.
3. Legal Officer: Jabatan yang bertanggung jawab menangani kebutuhan hukum perusahaan. Tugasnya dapat mencakup penyusunan kontrak, pengurusan perizinan, dan pemantauan kepatuhan terhadap regulasi.

Contohnya, sebuah perusahaan membutuhkan legal officer untuk memeriksa kontrak dengan pemasok, sedangkan ketika menghadapi sengketa di pengadilan, perusahaan dapat menggunakan jasa advokat.

Seseorang tidak otomatis berstatus advokat hanya karena bekerja sebagai legal officer, meskipun keduanya sama-sama membutuhkan keterampilan hukum.

Baca Juga: 10 Cara Menjadi Legal Officer: Langkah dan Skill

Tertarik Mengembangkan Karier di Bidang Legal & Policy?

Memahami perbedaan advokat dan pengacara bisa menjadi langkah awal untuk mengenal profesi hukum. Namun, berkarier di bidang legal juga membutuhkan keterampilan legal drafting, contract management, legal compliance, hingga pemahaman regulasi perusahaan.

Kamu bisa mengembangkan keterampilan tersebut melalui Bootcamp Legal & Policy Dibimbing dengan kurikulum berbasis kebutuhan industri, kelas interaktif bersama mentor ahli, proyek portofolio, hingga pendampingan persiapan karier.

Program Bootcamp Legal & Policy Dibimbing:

1. 40+ Live Class bersama Mentor Ahli: Pelajari keterampilan legal dan kebijakan secara interaktif bersama praktisi berpengalaman.
2. 20+ Project untuk Portofolio: Asah keterampilan melalui berbagai proyek yang relevan dengan kebutuhan industri.
3. Final Project Berbasis Industri: Terapkan pengetahuan melalui proyek akhir berdasarkan standar industri terkini.
4. Konsultasi 1-on-1 dengan Mentor: Dapatkan konsultasi tanpa batas bersama instruktur ahli, khusus program Job Connect.
5. Pendampingan 24/7: Nikmati dukungan pembelajaran dari fasilitator dan mentor selama mengikuti program.
6. Komunitas Legal & Policy: Bergabung dengan komunitas profesional untuk memperluas koneksi dan berbagi wawasan.
7. Program Penyaluran Kerja: Dapatkan akses program persiapan kelulusan dan penyaluran kerja melalui jaringan 840+ perusahaan, khusus program Job Connect sesuai ketentuan.

Siap Memulai Karier di Bidang Legal & Policy?

Menguasai keterampilan hukum dan kebijakan dapat membantumu mempersiapkan karier sebagai Legal Officer, Compliance Officer, atau profesional di bidang legal perusahaan.

Yuk, tingkatkan keterampilan dan persiapkan karier profesionalmu melalui Bootcamp Legal & Policy Dibimbing!

FAQ:

1. Apakah Advokat dan Pengacara Itu Sama?

Ya, advokat dan pengacara umumnya merujuk pada profesi yang sama dalam sistem hukum Indonesia saat ini. Namun, advokat merupakan istilah resmi yang digunakan dalam UU Nomor 18 Tahun 2003.

2. Apakah Advokat Lebih Tinggi daripada Pengacara?

Tidak, advokat dan pengacara bukan dua tingkatan profesi yang berbeda. Keduanya memiliki kedudukan hukum yang sama apabila orang yang disebut pengacara telah memenuhi persyaratan resmi sebagai advokat.

3. Apakah Pengacara Bisa Menangani Kasus di Seluruh Indonesia?

Bisa, selama pengacara tersebut berstatus sebagai advokat yang sah. Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UU Advokat, wilayah kerja advokat mencakup seluruh Indonesia.

4. Apakah Sarjana Hukum Bisa Langsung Menjadi Advokat?

Tidak, lulusan sarjana hukum harus memenuhi sejumlah persyaratan profesi sebelum menjadi advokat. Tahapannya meliputi pendidikan khusus, ujian profesi, magang, pengangkatan, dan pengambilan sumpah.