20 Profesi di Bidang Hukum Selain Pengacara, Tugas & Gajinya

Banyak yang mengira profesi bidang hukum cuma terbatas jadi pengacara atau hakim sidang, padahal peluang kariernya jauh lebih luas dari itu.

Warga Bimbingan sebenarnya bisa banget meniti karier di dunia korporat dengan gaji fantastis tanpa harus berdebat di pengadilan setiap hari.  MinDi sudah siapkan daftar 20 pekerjaan menjanjikan lengkap dengan detail tugasnya sebagai panduan masa depanmu. 

Sambil baca, kamu bisa mulai validasi skill praktisnya di Bootcamp Legal & Policy Dibimbing biar makin siap dilirik rekruter perusahaan multinasional.

Baca Juga: 7 Rekomendasi Bootcamp Legal & Policy Terbaik

Profesi di Lingkungan Pengadilan & Penegakan Hukum

Selain di pengadilan, profesi bidang hukum juga sangat dibutuhkan di sektor swasta untuk menjaga keamanan bisnis perusahaan agar tetap patuh aturan.

1. Hakim

Pejabat negara yang memegang palu keadilan untuk memeriksa dan memutus perkara di meja hijau. Posisi tersebut menuntut integritas mutlak dalam menegakkan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan.

Berikut adalah tugas utamanya:

1. Memimpin jalannya persidangan perkara pidana atau perdata.
2. Memeriksa dan menilai alat bukti serta saksi.
3. Menggali fakta-fakta hukum selama proses sidang.
4. Membuat pertimbangan hukum (legal reasoning).
5. Menjatuhkan putusan atau vonis yang adil.
6. Menandatangani berita acara persidangan.

2. Jaksa

Wakil negara yang bertindak sebagai penuntut umum untuk memastikan pelaku kejahatan mendapatkan hukuman setimpal. Warga Bimbingan yang memilih jalur pengabdian tersebut harus siap ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia.

Di bawah ini rincian tanggung jawabnya:

1. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari kepolisian.
2. Membuat surat dakwaan untuk terdakwa.
3. Melimpahkan perkara ke pengadilan.
4. Menghadirkan saksi dan barang bukti di sidang.
5. Membacakan tuntutan pidana.
6. Melaksanakan eksekusi putusan pengadilan.

3. Advokat (Pengacara Litigasi)

Perisai hukum yang memberikan jasa pendampingan baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk membela kepentingan klien. Advokat harus memiliki lisensi resmi dari organisasi profesi setelah lulus ujian dan magang.

Inilah kewajiban profesinya:

1. Memberikan konsultasi hukum kepada klien.
2. Menyusun somasi, gugatan, atau jawaban gugatan.
3. Mendampingi klien di tingkat kepolisian dan kejaksaan.
4. Mewakili klien beracara di muka persidangan.
5. Menyusun pleidoi atau pembelaan.
6. Melakukan negosiasi penyelesaian sengketa.

4. Panitera

Sosok penting di balik layar yang bertugas mencatat setiap detail jalannya proses persidangan secara akurat. Tanpa kehadiran panitera, sebuah persidangan tidak bisa dilaksanakan karena tidak ada yang merekam fakta hukum.

Berikut cakupan kerjanya:

1. Mencatat jalannya persidangan dalam Berita Acara Sidang.
2. Mengelola administrasi pendaftaran perkara.
3. Menyiapkan berkas perkara untuk majelis hakim.
4. Mengetik salinan putusan pengadilan.
5. Menyimpan arsip berkas perkara yang sudah putus.
6. Membantu pelaksanaan eksekusi putusan perdata.

5. Jurusita

Ujung tombak pengadilan yang bertugas menyampaikan panggilan resmi dan melakukan eksekusi lapangan. Pekerjaan lapangan mengharuskan mereka mendatangi alamat tergugat untuk menyerahkan relaas panggilan secara sah.

Di bawah ini tugas spesifiknya:

1. Menyampaikan surat panggilan sidang (relaas) kepada para pihak.
2. Memberitahukan isi putusan pengadilan.
3. Melakukan penyitaan jaminan atas barang sengketa.
4. Membuat berita acara penyitaan.
5. Membantu pelaksanaan eksekusi pengosongan lahan/rumah.
6. Menyampaikan pengumuman atau teguran (aanmaning).

Profesi Bidang Hukum di Lingkungan Korporasi & Bisnis (Corporate Law)

Sumber: Freepik

Selain di pengadilan, profesi bidang hukum juga sangat dibutuhkan di sektor swasta untuk menjaga keamanan bisnis perusahaan.

6. Legal Officer

Karyawan perusahaan yang menjadi garda terdepan menangani segala urusan hukum operasional bisnis sehari-hari. Posisi generalis biasanya menjadi pintu masuk bagi lulusan baru untuk berkarier di dunia korporat.

Berikut adalah job desk hariannya:

1. Mengurus perizinan berusaha (OSS) dan legalitas korporasi.
2. Menyusun dan mereview perjanjian kerja sama sederhana.
3. Mengelola arsip dokumen hukum perusahaan.
4. Memberikan pendapat hukum untuk departemen lain.
5. Menangani komplain hukum dari pihak ketiga.
6. Memantau masa berlaku dokumen legalitas.

7. In-House Counsel

Penasihat hukum strategis yang duduk bersama direksi untuk memberikan panduan legal dalam pengambilan keputusan bisnis besar. Peran tersebut lebih senior dibanding legal officer dan fokus pada mitigasi risiko bernilai tinggi.

Inilah tanggung jawab utamanya:

1. Memberikan nasihat hukum strategis kepada direksi.
2. Mengelola risiko hukum dalam keputusan bisnis besar.
3. Memimpin negosiasi kontrak bernilai tinggi.
4. Mengawasi kinerja pengacara eksternal (lawyer).
5. Menangani merger dan akuisisi perusahaan.
6. Menyelesaikan sengketa bisnis di luar pengadilan.

8. Compliance Officer

Polisi internal yang memastikan perusahaan menjalankan bisnisnya tanpa melanggar regulasi eksternal maupun kebijakan internal. Di industri perbankan, posisi kepatuhan sangat krusial untuk mencegah sanksi dari otoritas terkait.

Di bawah ini rincian tugasnya:

1. Memantau perubahan regulasi pemerintah yang relevan.
2. Memastikan kepatuhan terhadap standar industri (ISO, OJK).
3. Melakukan audit kepatuhan internal secara berkala.
4. Menyusun kebijakan dan prosedur perusahaan (SOP).
5. Mencegah praktik pencucian uang (AML/CFT).
6. Melaporkan status kepatuhan kepada regulator.

9. Contract Drafter

Arsitek perjanjian yang memiliki ketelitian tingkat dewa dalam merangkai kata-kata pasal demi kepentingan perusahaan. Seorang drafter harus mampu menuangkan keinginan komersial ke dalam bahasa hukum yang mengikat.

Berikut lingkup kerjanya:

1. Merancang draf perjanjian bisnis yang kompleks.
2. Mereview draf kontrak dari pihak lawan (counterpart).
3. Menyusun klausul pelindung kepentingan perusahaan.
4. Melakukan negosiasi pasal-pasal krusial.
5. Memastikan kontrak tidak melanggar undang-undang.
6. Membuat adendum atau amandemen kontrak.

10. Corporate Secretary

Jembatan komunikasi vital yang menghubungkan perusahaan dengan pemegang saham, otoritas pasar modal, dan publik. Di perusahaan terbuka, peran Corsec wajib ada untuk memastikan prinsip tata kelola yang baik.

Inilah tugas pokoknya:

1. Menyiapkan dan menyelenggarakan RUPS.
2. Menyusun risalah rapat direksi dan komisaris.
3. Memastikan kepatuhan terhadap aturan pasar modal.
4. Mengelola komunikasi dengan investor dan media.
5. Melaporkan aksi korporasi ke bursa efek.
6. Menjaga rahasia jabatan dan informasi orang dalam.

11. Industrial Relations Officer (HR Legal)

Spesialis hukum ketenagakerjaan yang menjaga keharmonisan hubungan antara perusahaan dengan karyawan serta serikat pekerja. Industrial Relations fokus menyelesaikan perselisihan hubungan industrial agar tidak sampai ke pengadilan. 

Berikut deskripsi pekerjaannya:

1. Menyusun Peraturan Perusahaan (PP) atau PKB.
2. Membuat perjanjian kerja (PKWT/PKWTT).
3. Menangani proses disipliner dan sanksi karyawan.
4. Melakukan perundingan bipartit dengan serikat pekerja.
5. Mengurus proses pemutusan hubungan kerja (PHK).
6. Menyelesaikan perselisihan hak dan kepentingan.

Baca Juga: Panduan Sertifikasi Hukum: Jenis, Proses, dan Cara Memilih

Profesi di Bidang Pelayanan Publik & Kenotariatan

Selanjutnya, ada opsi karier bagi Warga Bimbingan yang ingin mengabdi pada negara lewat profesi bidang hukum berikut.

12. Notaris

Pejabat umum yang diberi wewenang oleh negara untuk membuat akta otentik terkait perjanjian perdata masyarakat. Untuk menekuni profesi ini, sarjana wajib menempuh pendidikan Magister Kenotariatan terlebih dahulu. 

Di bawah ini wewenang utamanya:

1. Membuat akta pendirian perusahaan (PT, CV, Yayasan).
2. Membuat akta perjanjian kawin dan waris.
3. Mengesahkan tanda tangan (legalisasi).
4. Mencatat surat di bawah tangan (waarmerking).
5. Memberikan penyuluhan hukum terkait pembuatan akta.
6. Membuat akta risalah rapat RUPS.

13. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Pejabat yang berwenang mengurus segala legalitas peralihan hak atas tanah dan bangunan di wilayah tertentu. Sering kali jabatan PPAT dirangkap oleh seorang Notaris dengan wilayah kerja terbatas.

Berikut rincian tugasnya:

1. Membuat Akta Jual Beli (AJB) tanah dan bangunan.
2. Membuat akta hibah dan tukar menukar tanah.
3. Membuat akta pembagian hak bersama (waris tanah).
4. Mengecek keaslian sertifikat di kantor pertanahan.
5. Membantu proses balik nama sertifikat.
6. Memasang Hak Tanggungan untuk kredit bank.

14. Legislative Drafter (Perancang Peraturan Perundang-undangan)

Tenaga ahli di balik layar yang menyusun naskah undang-undang atau peraturan daerah agar sistematis. Mereka bertugas menerjemahkan kebijakan politik menjadi norma hukum yang baku dan efektif.

Inilah cakupan kerjanya:

1. Menyusun Naskah Akademik rancangan undang-undang.
2. Merumuskan pasal-pasal dalam rancangan peraturan.
3. Melakukan harmonisasi dengan peraturan lain.
4. Menghadiri rapat pembahasan dengan komisi DPR/DPRD.
5. Melakukan analisis dampak regulasi.
6. Menyusun penjelasan pasal demi pasal.

15. Analis Hukum (PNS/Kementerian)

Abdi negara yang bekerja memberikan masukan strategis terkait isu-isu legal di instansi pemerintah. Pekerjaan tersebut cocok bagi yang menginginkan stabilitas karier dan jaminan pensiun negara.

Berikut tanggung jawabnya:

1. Menganalisis permasalahan hukum yang dihadapi instansi.
2. Memberikan pendapat hukum (legal opinion) internal.
3. Mengevaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan.
4. Menyusun bahan bantuan hukum untuk pemerintah.
5. Mengumpulkan dan mengolah data bahan hukum.
6. Menyiapkan bahan diseminasi/penyuluhan hukum.

Profesi Bidang Hukum Spesialis & Penyelesaian Sengketa

Terakhir, spesialisasi tertentu dalam profesi bidang hukum menawarkan pendapatan tinggi karena keahlian yang langka.

16. Kurator (Kepailitan)

Profesional independen yang diangkat pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta perusahaan yang bangkrut. Kurator harus memiliki lisensi khusus dari kementerian serta terdaftar di asosiasi resmi.

Di bawah ini tugas beratnya:

1. Melakukan pengamanan atas harta pailit.
2. Melakukan pencatatan dan verifikasi utang piutang.
3. Melanjutkan atau menghentikan usaha debitur pailit.
4. Menjual aset pailit (lelang atau bawah tangan).
5. Membagikan hasil penjualan aset kepada kreditur.
6. Membuat laporan pertanggungjawaban kepada Hakim Pengawas.

17. Mediator

Penengah netral yang membantu pihak bersengketa mencari solusi damai tanpa harus bertarung di pengadilan. Profesi bidang hukum satu ini semakin diminati karena penyelesaian masalah lebih cepat dan murah.

Berikut peran kuncinya:

1. Memfasilitasi pertemuan para pihak yang bersengketa.
2. Mengidentifikasi inti permasalahan dan kepentingan.
3. Membantu merumuskan opsi penyelesaian damai.
4. Menyusun Kesepakatan Perdamaian tertulis.
5. Menjaga kerahasiaan proses mediasi.
6. Mendaftarkan akta perdamaian ke pengadilan (jika perlu).

18. Arbiter

Wasit swasta yang dipilih oleh para pihak untuk memutus sengketa bisnis secara tertutup di luar pengadilan negeri. Putusan arbiter bersifat final dan mengikat layaknya putusan hakim namun prosesnya lebih efisien.

Inilah wewenangnya:

1. Memeriksa berkas permohonan arbitrase.
2. Memimpin sidang arbitrase secara tertutup.
3. Memeriksa saksi dan ahli dalam persidangan.
4. Menentukan hukum yang berlaku bagi sengketa.
5. Menjatuhkan putusan arbitrase (arbitral award).
6. Mendaftarkan putusan di pengadilan negeri untuk eksekusi.

19. Konsultan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Pelindung aset kreatif yang membantu mendaftarkan dan mempertahankan hak cipta, merek, atau paten milik klien. Konsultan HKI harus terdaftar resmi di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk bisa mewakili inovator.

Berikut layanan utamanya:

1. Melakukan penelusuran (search) potensi kemiripan merek/paten.
2. Mengajukan permohonan pendaftaran HKI ke DJKI.
3. Menanggapi keberatan atau penolakan dari pemeriksa HKI.
4. Mengurus perpanjangan jangka waktu perlindungan HKI.
5. Membuat perjanjian lisensi atau waralaba (franchise).
6. Memberikan konsultasi strategi perlindungan HKI.

20. Auditor Hukum (Legal Auditor)

Pemeriksa kesehatan hukum perusahaan yang melakukan audit menyeluruh untuk mendeteksi risiko legal tersembunyi. Hasil kerja mereka berupa Pendapat Hukum yang menyatakan kondisi legalitas suatu badan usaha.

Di bawah ini rincian tugasnya:

1. Memeriksa keabsahan dokumen pendirian perusahaan.
2. Melakukan uji tuntas segi hukum (Legal Due Diligence).
3. Menganalisis riwayat sengketa hukum perusahaan.
4. Memeriksa kepatuhan aset dan ketenagakerjaan.
5. Menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan Hukum.
6. Memberikan opini hukum atas kelayakan transaksi.

Banyak banget kan opsinya? Biar Warga Bimbingan ada gambaran lebih jelas soal cuannya, simak ringkasan kisaran gaji profesi bidang hukum di tabel berikut ini:

Baca Juga: Panduan Memilih Bootcamp Legal & Policy Terbaik

Wujudkan Karier Hukum Impianmu Bersama Dibimbing!

Ternyata opsi profesi bidang hukum itu luas banget ya, Warga Bimbingan? Nggak melulu harus debat di ruang sidang, kamu bisa pilih jalur korporat atau spesialis dengan gaji yang nggak kalah fantastis.

Tapi ingat, persaingan di dunia kerja sekarang butuh lebih dari sekadar ijazah sarjana. Kamu butuh skill praktis dan portofolio yang relevan dengan kebutuhan industri. Nah, biar persiapanmu makin matang, yuk upgrade dirimu di Bootcamp Legal & Policy Dibimbing! 

Kamu bakal dapet privilese langka berupa Akses Gratis ke Platform Hukumonline buat riset sepuasnya. Fasilitasnya juga juara, mulai dari gratis mengulang kelas seumur hidup, bedah Case Study lintas industri, sampai praktik bikin portofolio hukum yang menjual.

Ada sesi konsultasi 1-on-1 bareng mentor juga buat arahin kariermu. Terbukti lho, 96% alumni kita berhasil kerja di 840+ hiring partners bergengsi. 

Masih galau "Apakah materinya ramah pemula?" atau "Gimana cara bagi waktu sama kerjaan?", langsung aja konsultasi gratis di sini! Dibimbing pasti #BimbingSampeJadi legal professional idaman!

FAQ

1. Apakah lulusan hukum harus selalu jadi pengacara atau hakim?

Tentu tidak, Warga Bimbingan bisa berkarier di sektor korporat sebagai Legal Officer, HRD, konsultan HKI, atau bahkan profesi non-hukum yang butuh logika kuat seperti jurnalis.

2. Berapa rata-rata gaji fresh graduate bidang hukum?

Sangat bervariasi, untuk posisi staf legal di perusahaan rata-rata mulai dari Rp 5-8 juta, namun di law firm papan atas (tier 1) bisa langsung mencapai dua digit.

3. Apa perbedaan mendasar antara Notaris dan PPAT?

Notaris berwenang membuat akta umum (seperti pendirian PT, wasiat), sedangkan PPAT khusus menangani akta peralihan hak atas tanah dan bangunan saja, meski sering dijabat orang yang sama.