7 Fungsi Materai yang Wajib Kamu Tahu, Lengkap dengan Contoh
DITULIS OLEH
Irhan Hisyam Dwi Nugroho
DIREVIEW OLEH
Sudah Direview Oleh Expert
Dibuat pada 16 Nov 2026
Diubah pada 17 Nov 2026
17
Fungsi materai sering disalahpahami sebagai penentu sahnya surat perjanjian. Padahal, meterai digunakan untuk membayar pajak atas dokumen tertentu, lho!
Kesalahpahaman ini bisa membuat kamu keliru saat mengurus kontrak, kuitansi, atau surat pernyataan. Sebab, setiap dokumen memiliki ketentuan bea meterai yang berbeda.
Nah, Warga Bimbingan, MinDi akan membahas tujuh fungsi materai beserta contohnya. Kamu juga bisa mendalami hukum perjanjian melalui Bootcamp Legal & Policy Dibimbing, jadi yuk, baca sampai akhir!
Baca Juga: Syarat Sah Perjanjian dan Akibat Hukumnya Menurut Pasal 1320
Apa Itu Materai?
Materai atau meterai dalam ejaan baku adalah label atau tanda resmi yang digunakan sebagai sarana pembayaran pajak atas dokumen tertentu.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, pajak ini dikenakan pada dokumen perdata serta dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.
Dalam praktiknya, terdapat dua istilah yang sering digunakan secara bergantian, padahal memiliki pengertian berbeda.
- Meterai: Label atau tanda resmi berbentuk fisik maupun elektronik yang digunakan untuk membayar pajak dokumen.
- Bea meterai: Pajak yang dikenakan atas dokumen tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Dengan demikian, fungsi materai berkaitan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan, bukan otomatis menentukan keabsahan suatu dokumen atau perjanjian.
Baca Juga: 7 Syarat Menjadi Legal Officer dan Skill yang Dibutuhkan
7 Fungsi Materai yang Wajib Kamu Ketahui
Fungsi materai adalah sebagai sarana pembayaran pajak atas dokumen tertentu, bukan penentu keabsahan hukum.
Hal ini diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Nah, berikut tujuh penerapan fungsi materai yang perlu kamu ketahui!
1. Sebagai Sarana Pembayaran Pajak Dokumen
Fungsi materai yang pertama adalah sebagai sarana pembayaran bea meterai kepada negara. Pajak ini dikenakan atas dokumen yang memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
Dengan menggunakan meterai sesuai ketentuan, pihak yang berkewajiban dapat memenuhi pembayaran pajak atas dokumen tersebut.
Beberapa contoh dokumennya meliputi:
- Surat perjanjian kerja sama.
- Surat pernyataan yang termasuk objek bea meterai.
- Akta notaris beserta dokumen terkait.
- Dokumen penerimaan uang dengan nilai nominal tertentu.
Jadi, penggunaan meterai bukan sekadar formalitas administrasi, melainkan bentuk pemenuhan kewajiban perpajakan atas dokumen.
2. Memenuhi Kewajiban Pajak pada Surat Perjanjian
Fungsi materai berikutnya adalah melunasi bea meterai pada surat perjanjian yang dibuat oleh dua pihak atau lebih. Dalam dunia bisnis, dokumen ini sering digunakan untuk mengatur hubungan hukum, hak, dan kewajiban masing-masing pihak.
Surat perjanjian merupakan salah satu objek bea meterai karena menerangkan suatu peristiwa atau hubungan yang bersifat perdata.
Contoh penerapannya antara lain:
- Perjanjian kerjasama antarperusahaan.
- Kontrak sewa rumah atau bangunan.
- Perjanjian pinjam-meminjam uang.
- Kontrak pengadaan barang dan jasa.
Namun, perlu dipahami bahwa surat perjanjian tanpa meterai tidak otomatis menjadi tidak sah. Keabsahan perjanjian tetap ditentukan oleh ketentuan hukum yang berlaku.
3. Memenuhi Kewajiban Bea Meterai pada Surat Pernyataan
Fungsi materai juga ditemukan pada surat pernyataan atau surat keterangan tertentu yang termasuk objek bea meterai. Dokumen tersebut biasanya digunakan untuk menyatakan suatu kondisi, kesanggupan, atau tanggung jawab seseorang.
Penggunaan meterai bertujuan memenuhi kewajiban pajak atas dokumen, bukan menjamin bahwa seluruh informasi dalam surat tersebut benar.
Beberapa contoh dokumennya adalah:
- Surat pernyataan tanggung jawab.
- Surat pernyataan kesanggupan.
- Surat keterangan yang menerangkan hubungan perdata.
Meski demikian, tidak semua dokumen administrasi otomatis dikenakan bea meterai. Jenis dan tujuan penggunaannya tetap harus diperiksa berdasarkan peraturan yang berlaku.
4. Memenuhi Kewajiban Pajak pada Akta Notaris
Dalam bidang hukum, fungsi materai juga berkaitan dengan akta yang dibuat oleh atau di hadapan notaris. Akta notaris merupakan dokumen autentik yang digunakan untuk mencatat berbagai perbuatan atau hubungan hukum.
Berdasarkan UU Bea Meterai, akta notaris beserta grosse, salinan, dan kutipannya termasuk dokumen yang dikenakan pajak.
Contohnya antara lain:
- Akta pendirian perusahaan.
- Akta perubahan anggaran dasar.
- Akta perjanjian yang dibuat di hadapan notaris.
Perlu diingat, kekuatan pembuktian akta autentik berasal dari pemenuhan ketentuan hukum mengenai akta tersebut, bukan semata-mata dari keberadaan meterai.
5. Memenuhi Kewajiban Pajak pada Akta Pertanahan
Fungsi materai berikutnya diterapkan pada akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) beserta salinan dan kutipannya. Dokumen tersebut digunakan untuk mencatat perbuatan hukum tertentu yang berkaitan dengan hak atas tanah.
Penggunaan meterai dalam dokumen pertanahan bertujuan memenuhi ketentuan bea meterai sebagaimana diatur dalam undang-undang.
Beberapa contoh dokumennya meliputi:
- Akta Jual Beli (AJB).
- Akta Hibah.
- Akta Pembagian Hak Bersama.
Namun, penggunaan meterai tidak menggantikan kewajiban pajak lain maupun prosedur administrasi pertanahan yang harus diselesaikan.
Baca Juga: Kuasai 7 Hard Skill Penting untuk Jadi Legal Officer Andal!
6. Membayar Pajak atas Dokumen Penerimaan Uang
Fungsi materai juga berlaku pada dokumen yang menyatakan penerimaan uang atau pengakuan bahwa suatu utang telah dilunasi. Berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2020, kategori dokumen tersebut dikenakan bea meterai apabila nilai nominalnya lebih dari Rp5 juta.
Sebagai contoh, sebuah perusahaan menerbitkan kuitansi penerimaan pembayaran sebesar Rp8 juta kepada pelanggan. Dokumen tersebut termasuk objek bea meterai karena memenuhi ketentuan nominal dan jenis dokumen.
Berikut ilustrasi penerapannya:
- Kuitansi Rp3 juta: Tidak dikenakan berdasarkan batas nominal dokumen penerimaan uang.
- Kuitansi Rp5 juta: Tidak dikenakan karena nilainya tidak melebihi Rp5 juta.
- Kuitansi Rp8 juta: Dikenakan bea meterai Rp10.000 apabila memenuhi ketentuan objek pajak.
Namun, batas Rp5 juta tidak berlaku untuk seluruh kategori dokumen. Surat perjanjian, misalnya, tetap termasuk objek bea meterai berdasarkan jenis dokumennya.
7. Memenuhi Kewajiban Bea Meterai pada Alat Bukti di Pengadilan
Fungsi materai yang terakhir berkaitan dengan dokumen yang digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan. Dokumen tersebut termasuk objek bea meterai ketika diajukan sebagai bukti di pengadilan.
Apabila pembayaran bea meterainya belum dilakukan, terdapat mekanisme pemeteraian kemudian sesuai ketentuan perpajakan.
Contoh dokumen yang dapat diajukan antara lain:
- Surat perjanjian tertulis.
- Dokumen transaksi bisnis.
- Bukti pembayaran.
- Surat pernyataan.
Meski demikian, meterai tidak otomatis menjadikan suatu dokumen sebagai bukti yang benar atau menentukan hasil persidangan. Penilaian terhadap isi dan kekuatan pembuktiannya tetap mengikuti hukum acara yang berlaku.
Baca Juga: 10 Tugas Legal Officer di Perusahaan yang Wajib Dipahami
Dokumen Apa Saja yang Wajib Menggunakan Materai?
Setelah memahami fungsi materai, kamu juga perlu mengetahui dokumen yang termasuk objek bea meterai. Berdasarkan Pasal 3 UU Nomor 10 Tahun 2020, pengenaan pajak ditentukan oleh jenis serta penggunaan dokumennya.
Berikut beberapa contoh dokumen yang dikenakan maupun dikecualikan dari bea meterai.
Jenis Dokumen | Status Bea Meterai |
Surat perjanjian | Dikenakan |
Surat pernyataan yang termasuk objek pajak | Dikenakan |
Akta notaris | Dikenakan |
Akta PPAT | Dikenakan |
Dokumen lelang tertentu | Dikenakan |
Kuitansi penerimaan Rp7 juta | Dikenakan |
Kuitansi penerimaan Rp3 juta | Tidak dikenakan berdasarkan batas nominal |
Ijazah | Dikecualikan |
Dokumen pembayaran gaji tertentu | Dikecualikan |
Daftar tersebut menunjukkan bahwa tidak semua dokumen penting harus menggunakan meterai.
Apakah Surat Perjanjian Tanpa Materai Tetap Sah?
Ya, surat perjanjian tanpa meterai tetap dapat dianggap sah apabila memenuhi seluruh persyaratan hukum yang berlaku. Hal ini karena fungsi materai bukan untuk memberikan keabsahan otomatis pada sebuah kontrak.
Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, terdapat empat syarat sahnya suatu perjanjian.
- Kesepakatan: Para pihak menyetujui isi perjanjian tanpa adanya cacat kehendak.
- Kecakapan: Pihak yang membuat perjanjian memenuhi ketentuan kecakapan hukum.
- Suatu hal tertentu: Objek atau pokok perjanjian dapat ditentukan dengan jelas.
- Sebab yang halal: Isi dan tujuan perjanjian tidak bertentangan dengan hukum.
Sebagai contoh, dua perusahaan membuat kontrak kerja sama dan menandatanganinya tanpa meterai. Kontrak tersebut tidak otomatis batal hanya karena bea meterainya belum dibayarkan.
Namun, apabila dokumen tersebut termasuk objek bea meterai, kewajiban perpajakannya tetap harus dipenuhi.
Baca Juga: 7 Perbedaan Legal Staff dan Legal Officer di Perusahaan
5 Aturan Penggunaan Materai Rp10.000
Selain memahami fungsi materai, kamu perlu mengetahui ketentuan penggunaannya agar tidak salah ketika menyiapkan dokumen.
Berikut lima aturan penting yang perlu diperhatikan.
- Tarif Rp10.000 per dokumen: Tarif ini berlaku sejak 1 Januari 2021 untuk dokumen yang dikenakan bea meterai.
- Tidak berlaku untuk semua surat: Hanya dokumen yang termasuk objek pajak berdasarkan ketentuan hukum.
- Meterai harus asli: Gunakan meterai yang diterbitkan secara resmi dan memiliki ciri pengaman.
- Tanda tangan mengikuti ketentuan: Untuk meterai tempel, pembubuhan tanda tangan dilakukan dengan sebagian berada pada meterai dan sebagian pada kertas.
- Dokumen yang belum dilunasi dapat diproses kemudian: Pemeteraian kemudian dilakukan sesuai ketentuan dan dapat disertai sanksi administratif.
Berdasarkan PMK Nomor 78 Tahun 2024, dokumen yang bea meterainya terutang sejak 1 Januari 2021 tetapi tidak atau kurang dibayar dapat dikenakan sanksi administratif sebesar 100% dari bea meterai terutang melalui pemeteraian kemudian.
Contohnya, untuk bea meterai Rp10.000 yang belum dibayar, total kewajiban dapat mencapai Rp20.000 apabila ketentuan sanksi tersebut berlaku.
Namun, dokumen yang baru dikenakan bea meterai karena digunakan sebagai alat bukti di pengadilan memiliki ketentuan berbeda.
Apa Perbedaan Materai Tempel dan E-Materai?
Meterai tempel dan meterai elektronik memiliki fungsi yang sama, yaitu sebagai sarana pembayaran bea meterai. Perbedaannya terletak pada bentuk, cara pembubuhan, serta mekanisme verifikasinya.
Berikut perbandingannya.
Aspek | Meterai Tempel | E-Meterai |
Bentuk | Fisik | Elektronik |
Penggunaan | Dokumen kertas | Dokumen elektronik |
Tarif | Rp10.000 | Rp10.000 |
Pembubuhan | Ditempelkan pada dokumen | Melalui sistem resmi |
Keamanan | Ciri pengaman fisik | Kode unik dan pengaman digital |
Meterai tempel biasanya digunakan pada dokumen fisik, sedangkan e-meterai memudahkan pemenuhan bea meterai pada dokumen elektronik.
Perlu diketahui, menempelkan gambar meterai pada file PDF tidak sama dengan membubuhkan e-meterai resmi.
Baca Juga: 4 Contoh Legal Drafting: Struktur dan Cara Membuatnya
Bagaimana Cara Menggunakan Materai yang Benar?
Penggunaan meterai harus mengikuti ketentuan agar pembayaran bea meterai dapat dinyatakan sah. Langkahnya berbeda tergantung jenis meterai yang digunakan.
1. Cara Menggunakan Materai Tempel
Untuk dokumen fisik, kamu dapat mengikuti langkah berikut:
- Siapkan dokumen yang akan ditandatangani.
- Gunakan meterai tempel asli dengan nominal yang berlaku.
- Tempelkan meterai secara utuh pada dokumen.
- Bubuhkan tanda tangan dengan sebagian berada pada meterai dan sebagian pada kertas.
- Cantumkan tanggal penandatanganan sesuai ketentuan.
Pastikan meterai tidak rusak dan belum pernah digunakan pada dokumen lain.
2. Cara Menggunakan E-Materai
Untuk dokumen elektronik, gunakan layanan penyedia meterai elektronik yang resmi.
Secara umum, prosesnya meliputi:
- Membuat akun pada layanan e-meterai.
- Membeli kuota meterai elektronik.
- Mengunggah dokumen yang akan dibubuhi meterai.
- Menentukan posisi pembubuhan.
- Menyelesaikan proses dan mengunduh dokumen.
Pastikan pembubuhan berhasil dan keaslian e-meterai dapat diverifikasi melalui mekanisme resmi.
Baca Juga: 7 Sertifikat Legal Officer untuk Karier di Bidang Hukum
Tertarik Mendalami Hukum Dokumen dan Perjanjian?
Memahami fungsi materai merupakan langkah awal untuk mengenal hukum perjanjian dan administrasi dokumen perusahaan. Namun, untuk berkarier secara profesional, kamu juga perlu menguasai legal drafting, contract management, legal compliance, hingga analisis regulasi.
Nah, kamu bisa mengembangkan keterampilan tersebut melalui Bootcamp Legal & Policy Dibimbing. Program ini menghadirkan pembelajaran terstruktur, pendampingan mentor, serta praktik berbasis kebutuhan industri.
Berikut benefit Bootcamp Legal & Policy Dibimbing:
- 40+ Live Class dan 30+ Sesi Praktik: Pelajari keterampilan hukum dan kebijakan bersama mentor serta praktisi berpengalaman.
- 20+ Project dan Assignment: Asah kemampuan melalui tugas serta proyek untuk membangun portofolio.
- Legal Drafting & Contract Management: Pelajari penyusunan, peninjauan, dan pengelolaan dokumen hukum perusahaan.
- Legal Compliance & Business Law: Pahami kepatuhan regulasi, hukum bisnis, dan pengelolaan risiko hukum.
- Final Project: Terapkan keterampilan melalui proyek akhir berbasis kebutuhan industri.
- Konsultasi 1-on-1: Dapatkan sesi konsultasi dengan instruktur ahli, khusus paket Job Connect.
- Pendampingan 24/7: Dapatkan dukungan fasilitator dan mentor selama proses pembelajaran.
- Career Preparation: Persiapkan CV, LinkedIn, portofolio, serta keterampilan menghadapi wawancara kerja.
- Dukungan Penyaluran Kerja: Akses persiapan dan peluang karier melalui jaringan 1.100+ hiring partners, sesuai ketentuan paket Job Connect.
- Komunitas Legal & Policy: Perluas koneksi serta berdiskusi bersama komunitas pembelajar di bidang hukum.
Ingin Memulai Karier di Bidang Legal & Policy?
Memahami fungsi materai dan hukum perjanjian bisa menjadi bekal awal untuk mempersiapkan karier sebagai Legal Officer, Legal Staff, atau Compliance Officer. Dengan menguasai keterampilan hukum yang relevan, kamu bisa lebih siap menghadapi kebutuhan dunia kerja.
Yuk, tingkatkan keterampilan dan persiapkan karier profesionalmu melalui Bootcamp Legal & Policy Dibimbing! #BimbingSampeJadi!
FAQ
1. Apa Fungsi Materai pada Surat Perjanjian?
Fungsi materai pada surat perjanjian adalah memenuhi kewajiban pembayaran pajak atas dokumen tersebut. Meterai bukan syarat yang menentukan sah atau tidaknya suatu kontrak.
2. Apakah Materai Harus Ditandatangani?
Untuk penggunaan meterai tempel pada dokumen yang ditandatangani, terdapat ketentuan mengenai pembubuhan tanda tangan. Sementara itu, e-meterai menggunakan mekanisme elektronik yang berbeda.
3. Apakah Materai Rp6.000 Masih Berlaku?
Sejak 1 Januari 2021, tarif umum bea meterai berubah menjadi Rp10.000 per dokumen. Meterai Rp6.000 tidak lagi digunakan sebagai pembayaran biasa untuk dokumen baru berdasarkan tarif saat ini.
4. Apakah Semua Kuitansi Wajib Bermaterai?
Tidak. Kuitansi penerimaan uang termasuk objek bea meterai apabila memenuhi ketentuan dan nilai nominalnya lebih dari Rp5 juta.
5. Apakah Meterai Membuat Dokumen Memiliki Kekuatan Hukum?
Meterai bukan penentu keabsahan atau kekuatan pembuktian suatu dokumen. Hal tersebut bergantung pada jenis dokumen, isi, tanda tangan, serta ketentuan hukum yang berlaku.
Kategori:
Penulis
Irhan Hisyam Dwi Nugroho is an SEO Specialist and Content Writer with 4 years of experience in optimizing websites and writing relevant content for various brands and industries. Currently, I also work as a Content Writer at Dibimbing.id and actively share content about technology, SEO, and digital marketing through various platforms.
