Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia, HR Pemula Wajib Tahu!

Dunia Human Resources (HR) terlihat menarik dan menjanjikan, apalagi bagi fresh graduate atau yang sedang ingin career switch ke bidang ini. Namun, saat mulai berhadapan dengan kontrak, gaji, dan regulasi, kamu mungkin merasa gentar. 

Mempelajari dan menguasai seluk-beluk hukum ketenagakerjaan di indonesia sering dianggap sulit dan membosankan, padahal ini adalah fondasi karier HR yang sukses. Tanpa pemahaman yang solid, risiko perusahaan melakukan pelanggaran hukum dan menghadapi sengketa bisa sangat tinggi. 

Padahal, HR profesional wajib menjamin kepatuhan dan keadilan di tempat kerja. Tenang, MinDi siap membantu kamu!

Warga Bimbingan, masalah ini bisa diselesaikan dengan belajar terstruktur dan praktis. MinDi mengajak kamu untuk mengambil langkah besar dengan mendaftar Bootcamp Human Resources dibimbing.id dan belajar langsung dari praktisi berpengalaman.

Baca Juga: Berapa Biaya Bootcamp Human Resource Dibimbing? Rincian & Benefit

Tujuan Hukum Ketenagakerjaan

Hukum ketenagakerjaan mengatur hubungan antara pekerja dan pemberi kerja serta memiliki fungsi strategis yang jauh lebih luas. Tujuan utama dari penetapan peraturan ini adalah untuk menciptakan ekosistem kerja yang harmonis, adil, dan produktif bagi semua pihak.

1. Memberikan Perlindungan kepada Pekerja

Hukum ini berfungsi memastikan hak-hak dasar pekerja, seperti upah yang layak, waktu istirahat, dan keselamatan kerja, terpenuhi. Selain itu, perlindungan ini penting agar pekerja dapat menjalankan tugasnya tanpa rasa takut atau dirugikan.

2. Mewujudkan Kesejahteraan Tenaga Kerja

Peraturan yang ada bertujuan meningkatkan taraf hidup pekerja dan keluarganya melalui berbagai jaminan sosial dan kompensasi yang memadai. Dengan begitu, produktivitas dan motivasi kerja diharapkan turut meningkat seiring peningkatan kesejahteraan.

3. Menciptakan Hubungan Industrial yang Harmonis

Regulasi ini menyediakan kerangka kerja dan mekanisme penyelesaian perselisihan, sehingga konflik antara perusahaan dan pekerja dapat dihindari atau diselesaikan secara damai. Oleh karena itu, suasana kerja yang kondusif untuk mencapai tujuan bisnis bisa tercipta.

4. Menjamin Kepastian Hukum

Peraturan ini memberikan pedoman yang jelas mengenai prosedur rekrutmen, penempatan, hingga pemutusan hubungan kerja (PHK), sehingga semua pihak tahu batasan dan kewajibannya. Kejelasan ini membantu perusahaan dalam mengambil keputusan strategis tanpa melanggar ketentuan.

5. Mendorong Pemanfaatan Tenaga Kerja

Hukum ketenagakerjaan turut mengatur bagaimana penempatan tenaga kerja, termasuk tenaga kerja asing, agar sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan kesempatan kerja bagi warga negara. Secara bersamaan, hal ini mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengurangan angka pengangguran.

Baca Juga: Apa Itu Penalti Kontrak Kerja? Regulasi dan Tips Pentingnya

Sumber Utama Hukum Ketenagakerjaan Indonesia

Sumber: Freepik

Memahami sumber-sumber hukum adalah kunci utama bagi setiap praktisi HR agar dapat menerapkan kebijakan perusahaan yang sah.

Sumber-sumber ini saling melengkapi, membentuk kerangka kerja hukum yang komprehensif untuk mengatur seluruh aspek hubungan kerja di Indonesia.

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang ini merupakan landasan utama yang mengatur berbagai aspek hubungan kerja, hak, kewajiban, dan perlindungan bagi pekerja di Indonesia. Selanjutnya, UU No. 13 Tahun 2003 mengatur segala hal mulai dari perencanaan tenaga kerja hingga mekanisme pemutusan hubungan kerja.

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (UU Cipta Kerja)

UU Cipta Kerja melakukan perubahan signifikan pada sejumlah pasal dalam UU No. 13 Tahun 2003, khususnya pada klaster ketenagakerjaan, dengan tujuan untuk mempermudah investasi dan penciptaan lapangan kerja. Perubahan ini membawa dampak pada banyak aspek, termasuk ketentuan kontrak kerja dan waktu istirahat.

3. Peraturan Pemerintah (PP) yang Terkait

Peraturan Pemerintah merupakan aturan pelaksana dari Undang-Undang, memberikan detail teknis mengenai penerapannya di lapangan.

1. PP No. 34 Tahun 2021: Mengatur penggunaan tenaga kerja asing (TKA) dan prosedur perizinannya. Dengan adanya aturan ini, perusahaan wajib mengikuti tahapan yang ditentukan untuk mempekerjakan TKA.
2. PP No. 35 Tahun 2021: Mengatur detail tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), sistem alih daya (outsourcing), waktu kerja, waktu istirahat, dan prosedur Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Aturan ini sangat penting untuk dipahami agar kontrak kerja sesuai dengan kaidah yang berlaku.
3. PP No. 36 Tahun 2021: Mengatur secara spesifik tentang pengupahan, termasuk formula perhitungan upah minimum dan struktur serta skala upah di perusahaan. Kepatuhan terhadap PP ini adalah esensial dalam menentukan gaji yang sah.
4. PP No. 37 Tahun 2021: Mengatur Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang memberikan manfaat finansial dan pelatihan bagi pekerja yang terkena PHK. Program ini menjadi bagian dari perlindungan sosial yang diberikan oleh negara.

4. Peraturan Terkait Lainnya

Ada beberapa Undang-Undang lain yang juga krusial dalam memahami konteks hukum ketenagakerjaan di indonesia.

1. UU No. 21 Tahun 2000: Mengatur tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, memberikan hak bagi pekerja untuk berserikat dan berunding. Pemahaman ini membantu HR dalam menjalin komunikasi yang baik dengan perwakilan pekerja.
2. UU No. 2 Tahun 2004: Mengatur tentang mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi, konsiliasi, atau arbitrase. Pengetahuan tentang UU ini vital saat menghadapi sengketa.
3. UU No. 1 Tahun 1970: Mengatur tentang keselamatan kerja, memastikan lingkungan kerja aman dan sehat bagi seluruh pekerja. Kepatuhan terhadap standar K3 adalah kewajiban perusahaan.

Baca Juga: HR Intern: Pelajari Tugas & Dapatkan Magang Lewat Bootcamp Dibimbing

Yuk, Kuasai Hukum Ketenagakerjaan dengan Bootcamp!

Warga Bimbingan, penguasaan hukum ketenagakerjaan di indonesia bukanlah pilihan, melainkan keharusan bagi HR professional. Regulasi yang selalu dinamis menuntut kamu untuk terus update dan memiliki kemampuan implementasi yang praktis.

MinDi tegaskan, inilah saatnya kamu menginvestasikan diri. Segera daftarkan diri kamu di Bootcamp Human Resources dibimbing.id!

Kamu bakal dapat program pembelajaran intensif selama 12 minggu termasuk praktik magang langsung, jaminan sertifikasi BNSP yang diakui industri, dan 20+ Assignment & Real Case Project untuk Portfolio Building. 

Faktanya, 96% alumni sudah berhasil kerja berkat dukungan 840+ hiring partner yang siap membuka peluang karier luas buat kamu.

Masih ragu atau punya pertanyaan seperti, "Apakah cocok untuk pemula tanpa pengalaman atau apakah materi bootcamp ini mencakup regulasi terbaru?" Konsultasi gratis aja sekarang karena dibimbing.id pasti #BimbingSampeJadi HR profesional yang kamu impikan!