PMA Adalah: Pengertian, Jenis, Syarat, dan Contohnya

PMA adalah istilah yang sering muncul dalam dunia investasi dan hukum bisnis. Namun, tahukah kamu apa itu PMA dan bagaimana penerapannya di Indonesia?

Warga Bimbingan, PMA penting dipahami, terutama buat kamu yang tertarik dengan hukum perusahaan. Yuk, kenali pengertian, jenis, syarat, hingga contohnya!

Nah, kalau ingin mendalami hukum bisnis, kamu bisa belajar melalui Bootcamp Legal & Policy dibimbing.id. Simak artikel ini sampai akhir, ya!

Baca Juga: Legal Corporate Adalah: Tugas, Skill, dan Prospek Karier

Apa Itu PMA?

PMA adalah singkatan dari Penanaman Modal Asing, yaitu kegiatan menanamkan modal untuk melakukan usaha di wilayah Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, kegiatan ini dapat menggunakan modal asing sepenuhnya ataupun bekerja sama dengan penanam modal dalam negeri.

Artinya, PMA adalah bentuk investasi yang memungkinkan investor asing menjalankan kegiatan bisnis di Indonesia melalui mekanisme yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam praktiknya, perusahaan yang memiliki kepemilikan modal asing sering disebut PT PMA atau Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing.

Sebagai contoh, perusahaan teknologi asal Jepang yang mendirikan perseroan terbatas di Indonesia dengan kepemilikan saham asing dapat dikategorikan sebagai PT PMA.

Apa Saja Ciri-Ciri PMA?

Setelah memahami pengertiannya, kamu juga perlu mengenali karakteristik utama Penanaman Modal Asing.

Berikut beberapa ciri-ciri PMA yang membedakannya dengan investasi dalam negeri.

1. Melibatkan investor asing: Modal berasal dari individu atau badan usaha asing, baik secara keseluruhan maupun melalui kerja sama.
2. Menjalankan usaha di Indonesia: Kegiatan investasi dilakukan untuk mendirikan atau mengembangkan kegiatan bisnis di wilayah Indonesia.
3. Menggunakan bentuk badan hukum: Pada prinsipnya, penanaman modal asing untuk menjalankan usaha menggunakan perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia.
4. Memiliki ketentuan permodalan: Perusahaan wajib memenuhi persyaratan nilai investasi dan modal yang ditetapkan pemerintah.
5. Mengikuti pembatasan bidang usaha: Kepemilikan saham asing harus sesuai dengan aturan sektor usaha yang dijalankan.

Dengan karakteristik tersebut, PMA tidak sekadar berkaitan dengan sumber dana perusahaan, tetapi juga mencakup kepemilikan, perizinan, dan kewajiban hukum.

Apa Saja Jenis Penanaman Modal Asing?

Secara umum, PMA dapat dibedakan berdasarkan komposisi kepemilikan sahamnya. Berikut dua bentuk penanaman modal asing yang perlu kamu pahami.

1. Penanaman Modal Asing Sepenuhnya

PMA sepenuhnya adalah kegiatan investasi ketika seluruh saham perusahaan dimiliki oleh investor asing.

Misalnya, perusahaan asal Korea Selatan mendirikan PT di Indonesia dengan kepemilikan saham asing sebesar 100%.

Namun, kepemilikan tersebut hanya diperbolehkan apabila bidang usaha yang dijalankan tidak memiliki batasan kepemilikan asing yang melarangnya.

2. Penanaman Modal Asing Patungan

PMA patungan adalah bentuk investasi yang melibatkan investor asing dan investor Indonesia dalam satu perusahaan.

Bentuk kerja sama ini dikenal sebagai joint venture, yaitu ketika beberapa pihak berinvestasi melalui perusahaan yang dimiliki bersama.

Sebagai ilustrasi, investor Singapura memiliki 60% saham perusahaan, sedangkan investor Indonesia memiliki 40%.

Persentase tersebut hanyalah contoh karena batas kepemilikan asing dapat berbeda berdasarkan bidang usaha.

Apa Perbedaan PMA dan PMDN?

PMA dan PMDN sama-sama merupakan kegiatan investasi yang dilakukan di Indonesia.

Perbedaan utamanya terletak pada asal penanam modal dan ketentuan kepemilikan perusahaan.

Berikut perbandingannya.

Sebagai contoh, pengusaha Indonesia yang mendirikan perusahaan menggunakan modal domestik dapat termasuk kategori PMDN.

Sementara itu, perusahaan yang memiliki investor asing sebagai pemegang saham dapat dikategorikan sebagai PMA meskipun sebagian sahamnya dimiliki warga negara Indonesia.

Apa Dasar Hukum PMA di Indonesia?

PMA adalah kegiatan investasi yang pelaksanaannya diatur melalui berbagai peraturan untuk memberikan kepastian hukum kepada investor.

Beberapa regulasi penting yang menjadi dasar penyelenggaraan investasi asing antara lain:

1. UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal: Mengatur pengertian, hak, kewajiban, dan penyelenggaraan penanaman modal sebagaimana telah diubah.
2. UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja: Menjadi bagian dari kerangka hukum terkait kemudahan berusaha dan investasi.
3. Perpres Nomor 10 Tahun 2021 jo. Perpres Nomor 49 Tahun 2021: Mengatur bidang usaha penanaman modal dan persyaratan kepemilikan tertentu.
4. PP Nomor 28 Tahun 2025: Mengatur sistem perizinan berusaha berbasis risiko.
5. Permeninves/BKPM Nomor 5 Tahun 2025: Mengatur pedoman perizinan melalui OSS, termasuk ketentuan investasi dan permodalan PMA.

Perlu diketahui, PP Nomor 28 Tahun 2025 telah menggantikan PP Nomor 5 Tahun 2021 yang sebelumnya menjadi acuan perizinan berusaha berbasis risiko.

Berapa Modal Minimum untuk Mendirikan PT PMA?

Salah satu hal penting dalam mendirikan perusahaan asing adalah memahami persyaratan modal.

Berdasarkan Pasal 26 Permeninves/BKPM Nomor 5 Tahun 2025, terdapat perbedaan antara modal ditempatkan atau disetor dengan nilai investasi minimum.

1. Modal Disetor Minimum Rp2,5 Miliar

PT PMA pada umumnya wajib memiliki modal ditempatkan atau disetor paling sedikit Rp2,5 miliar per perseroan terbatas. Ketentuan ini merupakan perubahan dari aturan sebelumnya yang menetapkan modal disetor minimum sebesar Rp10 miliar.

Namun, terdapat pengecualian apabila peraturan perundang-undangan menentukan persyaratan berbeda untuk bidang usaha tertentu.

2. Nilai Investasi Lebih dari Rp10 Miliar

Selain modal disetor, PMA pada umumnya harus memiliki total nilai investasi lebih dari Rp10 miliar. Perhitungan tersebut berlaku di luar tanah dan bangunan, berdasarkan KBLI lima digit per lokasi proyek.

Beberapa sektor, seperti perdagangan besar, jasa makanan dan minuman, konstruksi, serta properti, memiliki ketentuan perhitungan khusus.

Contoh Perhitungan Modal PT PMA

Misalnya, investor asing berencana mendirikan perusahaan teknologi dengan total investasi Rp12 miliar.

Berikut ilustrasi sederhana struktur investasinya.

Perlu dipahami bahwa modal disetor merupakan bagian dari pendanaan perusahaan dan tidak otomatis menjadi tambahan di luar total rencana investasi.

Dengan demikian, PMA adalah bentuk investasi yang memiliki persyaratan pendanaan berbeda antara modal perusahaan dan nilai proyek yang direncanakan.

Baca Juga: 10 Tugas Legal Officer di Perusahaan yang Wajib Dipahami

Apa Saja Syarat Mendirikan PT PMA?

Sebelum mendirikan PT PMA, investor perlu mempersiapkan dokumen legalitas serta memenuhi persyaratan administratif.

Berikut beberapa persyaratan yang umumnya diperlukan.

1. Identitas pemegang saham: Berupa paspor investor asing atau dokumen legalitas badan hukum yang menjadi pemegang saham.
2. Struktur kepemilikan perusahaan: Mencakup komposisi pemegang saham dan susunan pengurus.
3. Akta pendirian: Dokumen pendirian PT yang dibuat melalui notaris.
4. Pengesahan badan hukum: Perseroan harus memperoleh pengesahan dari kementerian yang berwenang.
5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): Digunakan untuk menjalankan kewajiban perpajakan.
6. Nomor Induk Berusaha (NIB): Identitas pelaku usaha yang diperoleh melalui sistem OSS.
7. Dokumen perizinan tambahan: Disesuaikan dengan lokasi, sektor, dan tingkat risiko kegiatan usaha.

Persyaratan tersebut dapat berbeda sesuai kegiatan bisnis yang akan dijalankan.

Karena itu, investor perlu memeriksa ketentuan KBLI sebelum melakukan pendirian perusahaan.

Bagaimana Cara Mendirikan PT PMA di Indonesia?

Setelah memahami persyaratannya, kamu juga perlu mengetahui prosedur pendirian perusahaan dengan Penanaman Modal Asing.

Berikut tahapan umum pendirian PT PMA di Indonesia.

1. Menentukan Bidang Usaha

Langkah pertama adalah menentukan kegiatan bisnis berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

Pemilihan KBLI akan memengaruhi persyaratan investasi, jenis perizinan, dan pembatasan kepemilikan asing.

2. Memeriksa Ketentuan Kepemilikan Asing

Investor perlu memastikan bidang usaha yang dipilih memperbolehkan penanaman modal asing.

Pada beberapa sektor, terdapat persyaratan khusus atau batasan kepemilikan saham yang harus dipenuhi.

3. Menyiapkan Dokumen Perusahaan

Tahap berikutnya adalah mempersiapkan identitas pemegang saham, struktur permodalan, serta susunan direksi dan komisaris.

Dokumen tersebut diperlukan dalam proses pembuatan akta pendirian perusahaan.

4. Membuat Akta dan Pengesahan PT

Pendirian perseroan dilakukan melalui notaris untuk memperoleh akta pendirian.

Selanjutnya, perusahaan mengajukan pengesahan badan hukum melalui sistem administrasi badan hukum yang berlaku.

5. Mengurus Perizinan Melalui OSS

Setelah memiliki badan hukum, perusahaan perlu mengurus perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS).

Jenis perizinan ditentukan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha, mulai dari NIB hingga sertifikat standar atau izin tertentu.

6. Memenuhi Persyaratan Operasional

Tahap terakhir adalah memastikan seluruh persyaratan usaha, termasuk perizinan sektoral dan ketentuan lingkungan, telah dipenuhi.

Perusahaan juga perlu memeriksa apakah perizinan yang diperoleh sudah memungkinkan kegiatan operasional atau komersial dijalankan.

Apa Saja Kewajiban PT PMA?

PMA adalah kegiatan investasi yang tidak hanya membutuhkan legalitas saat pendirian, tetapi juga kepatuhan hukum selama perusahaan beroperasi.

Beberapa kewajiban PT PMA yang perlu diperhatikan antara lain:

1. Pelaporan LKPM: Menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal sesuai periode dan ketentuan yang berlaku.
2. Kepatuhan perpajakan: Memenuhi kewajiban pembayaran dan pelaporan pajak perusahaan.
3. Kepatuhan ketenagakerjaan: Mengikuti ketentuan hubungan kerja dan penggunaan tenaga kerja asing.
4. Pengelolaan dokumen hukum: Menjaga keabsahan kontrak, akta perusahaan, dan dokumen perizinan.
5. Kepatuhan regulasi: Memastikan kegiatan operasional tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Selain itu, perusahaan perlu memahami ketentuan penggunaan modal disetor. Pasal 27 Permeninves/BKPM Nomor 5 Tahun 2025 mengatur komitmen mempertahankan dana dalam rekening perusahaan selama paling singkat 12 bulan, dengan pengecualian penggunaan untuk aset, pembangunan, atau operasional.

Kewajiban tersebut menunjukkan pentingnya peran tim hukum dalam memastikan perusahaan menjalankan kegiatan bisnis secara legal.

Apa Saja Contoh PMA di Indonesia?

Untuk memahami penerapannya, berikut beberapa contoh ilustratif Penanaman Modal Asing di berbagai sektor industri.

1. Perusahaan Otomotif

Perusahaan otomotif asal Jepang mendirikan pabrik kendaraan di Indonesia melalui perseroan yang memiliki saham asing.

Investasi tersebut dapat digunakan untuk membangun fasilitas produksi, membeli mesin, dan mendukung operasional perusahaan.

2. Perusahaan Teknologi

Investor asing mendirikan perusahaan pengembangan perangkat lunak di Indonesia.

Perusahaan tersebut dapat menjadi PT PMA apabila memiliki struktur kepemilikan asing dan memenuhi ketentuan investasi yang berlaku.

3. Perusahaan Manufaktur

Perusahaan asal Korea Selatan bekerja sama dengan investor Indonesia untuk mendirikan fasilitas produksi komponen elektronik.

Kedua pihak dapat membentuk perusahaan patungan berdasarkan kesepakatan kepemilikan saham serta ketentuan hukum yang berlaku.

Ketiga contoh tersebut merupakan ilustrasi, bukan profil perusahaan tertentu.

Apa Saja Risiko Hukum dalam PMA?

Meskipun menawarkan peluang investasi, PMA juga memiliki beberapa risiko hukum yang perlu diantisipasi.

Berikut beberapa risiko yang sering menjadi perhatian dalam aktivitas investasi asing.

1. Ketidaksesuaian KBLI: Kegiatan usaha tidak sesuai dengan klasifikasi yang didaftarkan.
2. Pelanggaran kepemilikan saham: Komposisi kepemilikan asing tidak memenuhi persyaratan sektor usaha.
3. Perizinan belum lengkap: Perusahaan menjalankan kegiatan sebelum memenuhi seluruh perizinan.
4. Permasalahan kontrak: Perjanjian kerja sama tidak mengatur hak dan kewajiban para pihak secara jelas.
5. Ketidakpatuhan pelaporan: Perusahaan tidak memenuhi kewajiban administrasi atau pelaporan investasi.

Untuk mengurangi risiko tersebut, perusahaan dapat melakukan legal due diligence, pemeriksaan kontrak, serta pemantauan regulasi secara berkala.

Baca Juga: Syarat Sah Perjanjian dan Akibat Hukumnya Menurut Pasal 1320

Tertarik Mendalami Hukum Bisnis dan Investasi?

Memahami Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan langkah awal untuk mengenal hukum investasi dan regulasi bisnis di Indonesia. Namun, untuk berkarier secara profesional, kamu juga perlu menguasai legal drafting, contract management, legal compliance, hingga analisis regulasi.

Nah, kamu bisa mengembangkan keterampilan tersebut melalui Bootcamp Legal & Policy Dibimbing. Program ini menghadirkan pembelajaran terstruktur, pendampingan mentor, serta praktik berbasis kebutuhan industri.

Berikut benefit Bootcamp Legal & Policy Dibimbing:

1. 40+ Live Class dan 30+ Sesi Praktik: Pelajari hukum bisnis dan kebijakan bersama praktisi berpengalaman.
2. 20+ Assignment: Asah keterampilan melalui tugas dan studi kasus untuk membangun portofolio.
3. Final Project: Terapkan pengetahuan hukum dalam proyek akhir berbasis standar industri.
4. Legal Drafting & Contract Management: Pelajari penyusunan, pemeriksaan, dan pengelolaan dokumen hukum perusahaan.
5. Legal Compliance & Business Law: Pahami kepatuhan regulasi, hukum korporasi, dan pengelolaan risiko hukum.
6. Konsultasi 1-on-1: Dapatkan sesi konsultasi bersama instruktur ahli, khusus program Job Connect.
7. Pendampingan Mentor 24/7: Dapatkan dukungan mentor dan fasilitator selama proses pembelajaran.
8. Career Preparation: Persiapkan CV, LinkedIn, portofolio, serta kemampuan menghadapi wawancara kerja.
9. Dukungan Penyaluran Kerja: Akses peluang melalui jaringan 1.100+ hiring partners, khusus program Job Connect sesuai ketentuan.
10. Komunitas Legal & Policy: Perluas koneksi dan berdiskusi bersama komunitas pembelajar di bidang hukum.

Ingin Memulai Karier di Bidang Legal & Policy?

Memahami PMA bisa menjadi bekal awal untuk membangun kemampuan analisis hukum dan mempersiapkan karier sebagai Legal Officer, Legal Analyst, atau Compliance Officer. Dengan keterampilan yang relevan, kamu bisa lebih siap menghadapi kebutuhan dunia kerja.

Yuk, tingkatkan keterampilan dan persiapkan karier profesionalmu melalui Bootcamp Legal & Policy Dibimbing! #BimbingSampeJadi!

FAQ:

1. Apakah PMA Harus Memiliki Mitra Lokal?

Tidak selalu. Investor asing dapat memiliki seluruh saham perusahaan apabila bidang usaha tersebut memperbolehkan kepemilikan asing sebesar 100%.

Namun, beberapa sektor memiliki persyaratan khusus atau pembatasan yang perlu diperhatikan.

2. Apakah PT PMA Wajib Berbentuk Perseroan Terbatas?

Pada prinsipnya, penanaman modal asing untuk menjalankan usaha di Indonesia wajib dilakukan melalui perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

Ketentuan tersebut mengacu pada UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

3. Apakah Modal Minimum PMA Harus Rp10 Miliar?

Tidak. Modal disetor minimum PT PMA pada umumnya Rp2,5 miliar berdasarkan Permeninves/BKPM Nomor 5 Tahun 2025.

Sementara itu, total nilai investasinya pada umumnya harus lebih dari Rp10 miliar, dengan pengecualian dan cara perhitungan tertentu sesuai bidang usaha.

4. Apa Perbedaan PMA dan Peraturan Menteri Agama?

Dalam konteks investasi, PMA adalah singkatan dari Penanaman Modal Asing.

Namun, dalam konteks peraturan keagamaan, istilah PMA juga digunakan sebagai singkatan dari Peraturan Menteri Agama.

5. Apa Hubungan PMA dengan Pekerjaan Legal Officer?

Legal officer membantu perusahaan menangani legalitas, kontrak, perizinan, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Dalam perusahaan PMA, profesi ini juga dapat berperan dalam pemeriksaan dokumen investasi, pemantauan kewajiban perusahaan, serta identifikasi risiko hukum.