Risk Governance: Arti, Prinsip, dan Cara Menerapkannya

Setiap keputusan bisnis mengandung risiko, mulai dari kerugian finansial hingga gangguan operasional. Tanpa risk governance yang jelas, perusahaan bisa terlambat merespons masalah atau mengambil keputusan yang kurang tepat.

Menurut Global Risk Survey 2023 dari PwC Indonesia, survei terhadap lebih dari 3.900 pemimpin bisnis dan risiko menunjukkan bahwa 39% responden merasa terekspos risiko inflasi, 37% risiko siber, dan 33% konflik geopolitik. Temuan tersebut menunjukkan pentingnya tata kelola yang mampu menghadapi berbagai jenis risiko.

Namun, mempunyai daftar risiko dan prosedur saja belum tentu cukup, Warga Bimbingan. Perusahaan juga perlu menentukan pihak yang bertanggung jawab, batas risiko yang dapat diterima, serta mekanisme pengawasannya.

Nah, apa sebenarnya risk governance dan bagaimana cara menerapkannya di perusahaan? Yuk, pelajari pengertian, prinsip, dan penerapannya sekaligus tingkatkan kompetensimu melalui Bootcamp Legal & Policy Dibimbing!

Baca Juga:

1. Apa Itu Manajemen Risiko? Definisi, Tujuan, Jenis, dan Langkahnya
2. Apa Itu Corporate Governance? Definisi, Prinsip, Manfaat, dan Contoh

Apa Itu Risk Governance?

Risk governance adalah sistem yang digunakan perusahaan untuk mengarahkan, mengawasi, dan mempertanggungjawabkan pengelolaan risiko. Sistem ini mencakup struktur organisasi, kebijakan, peran, proses pengambilan keputusan, serta mekanisme pelaporan risiko.

Dalam risk governance, dewan direksi dan manajemen perlu memastikan risiko dikelola selaras dengan tujuan perusahaan. Artinya, perusahaan tidak sekadar menghindari risiko, tetapi menentukan risiko mana yang dapat diterima untuk memperoleh peluang bisnis.

G20/OECD Principles of Corporate Governance menempatkan tanggung jawab dewan, transparansi, keberlanjutan, dan ketahanan sebagai bagian penting dari tata kelola perusahaan. Prinsip tersebut membantu perusahaan membangun pengawasan yang mendukung integritas serta stabilitas bisnis.

Apa Perbedaan Risk Governance dan Risk Management?

Risk governance dan risk management saling berkaitan, tetapi mempunyai fokus yang berbeda. Berikut perbandingannya:

Sederhananya, risk governance menyediakan aturan main dan pembagian tanggung jawab. Sementara itu, risk management menjalankan proses untuk mengenali, menilai, memantau, serta menangani risiko.

Mengapa Risk Governance Penting?

Perusahaan dapat mempunyai daftar risiko dan prosedur yang lengkap, tetapi keduanya belum tentu efektif tanpa pengawasan. Keputusan bisa terhambat apabila wewenang, jalur pelaporan, atau batas toleransi risiko tidak ditentukan sejak awal.

Penerapan risk governance dapat memberikan manfaat berikut:

1. Memperjelas tanggung jawab pengelolaan risiko.
2. Menghubungkan risiko dengan tujuan dan strategi perusahaan.
3. Mempercepat eskalasi ketika risiko melewati batas.
4. Meningkatkan kualitas keputusan berbasis informasi.
5. Membangun transparansi kepada pemegang kepentingan.
6. Memperkuat kepatuhan terhadap kebijakan dan regulasi.
7. Meningkatkan ketahanan perusahaan terhadap perubahan.

Manfaat tersebut membuat tata kelola risiko relevan bagi perusahaan dari berbagai ukuran. Penerapannya dapat disesuaikan dengan kompleksitas bisnis, industri, regulasi, serta sumber daya yang tersedia.

Prinsip Risk Governance yang Perlu Diterapkan

Sumber: Desain oleh Dibimbing

Penerapan tata kelola risiko membutuhkan prinsip yang dapat menjadi pedoman bagi seluruh bagian perusahaan. Berikut prinsip-prinsip utamanya.

1. Akuntabilitas yang Jelas

Setiap risiko perlu mempunyai pemilik yang bertanggung jawab melakukan pemantauan dan penanganan. Dewan dan manajemen senior juga perlu memahami keputusan apa yang menjadi kewenangan mereka.

Pembagian tanggung jawab mencegah risiko diabaikan karena dianggap sebagai tugas divisi lain. Karyawan juga mengetahui kepada siapa masalah harus dilaporkan.

2. Selaras dengan Tujuan Perusahaan

Pengelolaan risiko perlu dikaitkan dengan tujuan strategis, bukan dijalankan sebagai aktivitas administratif. Perusahaan perlu menilai risiko yang dapat menghambat atau justru mendukung pencapaian target.

Prinsip ini sejalan dengan ISO 31000 yang menempatkan manajemen risiko sebagai bagian dari tata kelola dan aktivitas organisasi. Kerangkanya perlu diintegrasikan ke dalam kepemimpinan, strategi, perencanaan, dan pengambilan keputusan.

3. Penetapan Risk Appetite

Risk appetite adalah jenis dan tingkat risiko yang bersedia diterima perusahaan untuk mencapai tujuan. Batas ini membantu manajemen menentukan apakah suatu risiko masih dapat ditoleransi atau perlu segera ditangani.

Penetapannya perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan, regulasi, reputasi, dan kepentingan pemegang saham. Pernyataan risk appetite juga perlu diterjemahkan menjadi batas operasional yang dapat dipahami tim.

4. Struktur dan Peran yang Tepat

Perusahaan perlu membedakan pihak yang menjalankan operasional, memantau risiko, dan memberikan jaminan independen. Pemisahan ini mencegah konflik kepentingan sekaligus memperkuat pengawasan.

Three Lines Model dari The Institute of Internal Auditors membagi peran menjadi manajemen operasional, fungsi pengawasan risiko, dan audit internal. Audit internal berperan memberikan penilaian independen terhadap tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian.

5. Budaya Risiko yang Sehat

Kebijakan yang baik tidak akan berjalan jika karyawan takut melaporkan masalah. Perusahaan perlu menciptakan lingkungan yang mendorong keterbukaan, diskusi, dan eskalasi risiko tanpa budaya saling menyalahkan.

Manajemen dapat memberikan contoh melalui keputusan yang konsisten dengan kebijakan risiko. Pelatihan juga diperlukan agar karyawan memahami risiko yang berkaitan dengan pekerjaannya.

6. Informasi yang Akurat dan Tepat Waktu

Keputusan risiko perlu menggunakan data yang relevan, konsisten, dan dapat dipercaya. Laporan sebaiknya tidak hanya memuat jumlah insiden, tetapi juga tren, penyebab, dampak, serta status mitigasi.

Informasi juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan penerima. Dewan membutuhkan gambaran strategis, sedangkan pemilik risiko membutuhkan informasi operasional yang lebih terperinci.

7. Pengawasan dan Evaluasi Independen

Efektivitas pengendalian perlu ditinjau secara berkala oleh pihak yang memiliki objektivitas memadai. Evaluasi dapat dilakukan melalui audit internal, pengujian kontrol, asesmen kepatuhan, maupun tinjauan pihak independen.

Hasilnya digunakan untuk mengidentifikasi kelemahan serta menentukan tindakan perbaikan. Temuan yang material perlu diteruskan kepada pihak dengan kewenangan yang tepat.

8. Perbaikan Berkelanjutan

Profil risiko perusahaan dapat berubah akibat teknologi, regulasi, kondisi pasar, dan strategi bisnis. Oleh karena itu, kebijakan, struktur, serta metode penilaian tidak boleh dibiarkan tanpa pembaruan.

Perusahaan perlu meninjau sistem secara berkala dan setelah terjadi perubahan besar. Evaluasi juga dapat dilakukan ketika ditemukan insiden, kelemahan kontrol, atau risiko baru.

Framework yang Mendukung Risk Governance

Perusahaan tidak harus merancang tata kelola risiko dari nol. Beberapa kerangka berikut dapat digunakan sebagai referensi dan disesuaikan dengan konteks organisasi.

1. ISO 31000

ISO 31000 menyediakan prinsip, kerangka, dan proses untuk mengelola risiko. Standar ini dapat digunakan oleh berbagai jenis organisasi karena penerapannya bersifat fleksibel dan tidak ditujukan untuk menyeragamkan sistem setiap perusahaan.

2. COSO Enterprise Risk Management

COSO ERM membantu perusahaan mengintegrasikan risiko dengan strategi dan kinerja. Kerangka ini menekankan bahwa pertimbangan risiko perlu masuk ke dalam penetapan tujuan, pelaksanaan strategi, serta evaluasi hasil.

3. Three Lines Model

Three Lines Model membantu perusahaan membagi peran antara pengelola operasional, fungsi risiko dan kepatuhan, serta audit internal. Model ini juga menekankan pentingnya koordinasi, komunikasi, dan akuntabilitas.

Pemilihan kerangka perlu mempertimbangkan ukuran, struktur, dan kompleksitas perusahaan. Beberapa organisasi juga mengombinasikan beberapa kerangka selama peran dan prosesnya tetap jelas.

Cara Menerapkan Risk Governance

Penerapan risk governance perlu dilakukan secara bertahap agar sesuai dengan struktur dan kemampuan perusahaan. Berikut langkah-langkah yang dapat Anda terapkan.

1. Tentukan Tujuan Perusahaan

Identifikasi tujuan strategis yang ingin dicapai perusahaan. Setelah itu, petakan risiko yang dapat menghambat atau memengaruhi pencapaiannya. Langkah ini memastikan pengelolaan risiko tetap relevan dengan arah bisnis.

2. Petakan Struktur Tata Kelola

Tentukan peran dewan, manajemen, pemilik risiko, fungsi kepatuhan, dan audit internal. Pastikan setiap pihak memahami tanggung jawab serta batas kewenangannya. Pembagian yang jelas membantu mencegah tumpang tindih maupun risiko yang tidak tertangani.

3. Tetapkan Risk Appetite

Tentukan jenis dan tingkat risiko yang bersedia diterima perusahaan untuk mencapai tujuannya. 

Susun juga batas toleransi yang dapat digunakan sebagai acuan operasional. Risiko yang melewati batas tersebut perlu segera dieskalasikan kepada pihak berwenang.

4. Susun Kebijakan dan Jalur Eskalasi

Dokumentasikan metode identifikasi, penilaian, pelaporan, dan penanganan risiko. Tentukan pihak yang perlu menerima laporan berdasarkan tingkat dampaknya. Gunakan bahasa yang mudah dipahami agar kebijakan dapat diterapkan oleh seluruh tim.

5. Integrasikan Risiko ke Proses Bisnis

Masukkan pertimbangan risiko ke dalam perencanaan, investasi, proyek, pengadaan, dan kegiatan operasional. 

Setiap keputusan penting perlu mempertimbangkan potensi dampak serta tindakan pengendaliannya. Dengan begitu, risiko dapat ditangani sebelum berkembang menjadi masalah.

6. Bangun Sistem Pelaporan Risiko

Susun laporan yang memuat tingkat risiko, tren, penyebab, kontrol, dan status mitigasi. Gunakan key risk indicator untuk memberikan peringatan ketika kondisi mendekati batas toleransi. Pastikan informasi disampaikan tepat waktu kepada pengambil keputusan.

7. Lakukan Evaluasi Berkala

Tinjau efektivitas struktur, kebijakan, kontrol, dan proses eskalasi secara berkala. Bandingkan tingkat risiko sebelum dan sesudah tindakan mitigasi dijalankan. Hasil evaluasi dapat digunakan untuk memperbaiki strategi pengelolaan risiko.

8. Tingkatkan Kompetensi Karyawan

Berikan pelatihan sesuai tanggung jawab dan risiko yang dihadapi setiap tim. Materi untuk dewan, manajemen, fungsi pengawasan, dan karyawan operasional dapat dibuat berbeda. 

Peningkatan kompetensi membantu seluruh bagian perusahaan menjalankan perannya secara konsisten.

Bagaimana Mengukur Keberhasilannya?

Keberhasilan tata kelola risiko tidak cukup diukur dari jumlah dokumen atau rapat. Perusahaan perlu melihat apakah sistem membantu pengambilan keputusan dan mencegah risiko melewati batas toleransi.

Beberapa indikator yang dapat digunakan antara lain:

1. Persentase risiko yang mempunyai pemilik.
2. Jumlah risiko yang melewati batas toleransi.
3. Kecepatan eskalasi dan penyelesaian insiden.
4. Persentase tindakan mitigasi yang selesai tepat waktu.
5. Temuan audit yang berulang.
6. Tingkat kepatuhan terhadap kebijakan.
7. Kualitas serta ketepatan waktu laporan risiko.
8. Dampak risiko terhadap target perusahaan.

Indikator perlu dipilih berdasarkan risiko utama perusahaan. Terlalu banyak indikator justru dapat membuat manajemen kesulitan menentukan informasi yang benar-benar membutuhkan perhatian.

Baca Juga:

1. 5 Framework Risk Management yang Populer di Perusahaan
2. ISO 31000 Risk Management: Panduan Implementasi
3. Compliance vs Risk Management: Apa Saja Perbedaannya?
4. Cara Membuat Risk Register Manajemen Risiko Perusahaan

Kesimpulan

Risk governance membantu perusahaan mengarahkan dan mengawasi pengelolaan risiko melalui pembagian peran, risk appetite, pelaporan, serta evaluasi yang jelas.

Penerapannya dapat dimulai dari risiko prioritas, Warga Bimbingan. Selanjutnya, tata kelola risiko dapat diintegrasikan ke dalam strategi dan pengambilan keputusan perusahaan.

Rekomendasi Bootcamp Legal & Policy Terbaik di Indonesia dari Dibimbing

Kalau kamu ingin berkarier di bidang hukum perusahaan, memahami teori hukum saja belum cukup. Kamu juga perlu menguasai legal drafting, compliance, risk governance, hukum bisnis, dan pengelolaan kontrak sesuai kebutuhan industri.

Bootcamp Legal & Policy Dibimbing dirancang untuk membantu mengembangkan kemampuan melalui kelas interaktif, proyek berbasis standar industri, dan pendampingan mentor berpengalaman. Program ini cocok untuk mahasiswa, fresh graduate, maupun profesional yang ingin meningkatkan kompetensi atau beralih karier di bidang legal.

Program Bootcamp Legal & Policy Dibimbing:

1. 40+ Live Classes: Pelajari materi hukum dan kebijakan melalui kelas interaktif bersama mentor berpengalaman.
2. 20+ Projects: Kerjakan berbagai proyek untuk melatih kemampuan sekaligus membangun portofolio.
3. Final Project: Terapkan materi melalui proyek akhir yang disesuaikan dengan standar industri terkini.
4. 1-on-1 Consultation: Dapatkan konsultasi tanpa batas bersama instruktur ahli khusus program Job Connect.
5. 24/7 Support: Peroleh dukungan dari fasilitator dan mentor selama proses pembelajaran.
6. Expert Community: Bergabung dengan komunitas profesional di bidang Legal & Policy.
7. Career Preparation: Persiapkan CV, LinkedIn, portofolio, dan kemampuan menghadapi proses rekrutmen.
8. Penyaluran Kerja: Dapatkan kesempatan terhubung dengan 1.100+ hiring partners khusus melalui program Job Connect.

Siap Berkarier di Bidang Legal & Policy?

Kalau kamu ingin memahami risk governance sekaligus membangun kemampuan yang relevan dengan kebutuhan industri, Bootcamp Legal & Policy Dibimbing bisa menjadi pilihan tepat. Programnya akan membantumu mempelajari hukum dan kebijakan melalui kelas interaktif, proyek, serta pendampingan mentor.

Masih ingin mengetahui kurikulum, jadwal, biaya, atau program Job Connect? Hubungi Tim Dibimbing untuk mendapatkan konsultasi gratis mengenai Bootcamp Legal & Policy.

FAQ

1. Apa yang dimaksud dengan risk governance?

Risk governance adalah sistem untuk mengarahkan, mengawasi, dan mempertanggungjawabkan pengelolaan risiko. Tata kelola risiko mencakup struktur, kebijakan, pembagian peran, serta mekanisme pelaporan perusahaan.

2. Apa perbedaan risk governance dan manajemen risiko perusahaan?

Risk governance berfokus pada arah, wewenang, dan pengawasan risiko. Sementara itu, manajemen risiko perusahaan mencakup proses identifikasi, penilaian, pemantauan, dan mitigasi risiko.

3. Apa saja prinsip risk governance?

Prinsip risk governance meliputi akuntabilitas, transparansi, pembagian tanggung jawab, informasi yang akurat, dan evaluasi berkelanjutan. Penerapannya juga perlu didukung pengendalian internal serta budaya risiko yang sehat.

4. Apa itu risk appetite?

Risk appetite adalah jenis dan tingkat risiko yang bersedia diterima perusahaan untuk mencapai tujuannya. Batas tersebut membantu manajemen menentukan risiko yang dapat ditoleransi atau perlu segera ditangani.

5. Bagaimana perusahaan melakukan pengawasan dan mitigasi risiko?

Perusahaan dapat melakukan pengawasan risiko melalui laporan berkala, indikator risiko, pengujian kontrol, dan audit internal. Hasil pengawasan tersebut digunakan untuk menentukan mitigasi risiko serta memperbaiki pengendalian internal.