5 Contoh Hukum Perdata dan Kasus Nyata di Indonesia

Contoh hukum perdata sebenarnya bisa kamu temukan dari urusan jual beli, utang-piutang, tanah, keluarga, warisan, sampai perjanjian bisnis.

Makanya, belajar hukum perdata akan terasa lebih masuk akal kalau kamu melihat bagaimana aturan tersebut bekerja dalam kasus nyata. Warga Bimbingan, MinDi akan mengajak kamu melihat contoh-contohnya lewat perkara yang benar-benar pernah diperiksa pengadilan.

Kalau kamu sedang menyiapkan karier di bidang hukum, pembahasan seperti ini juga bisa menjadi pintu masuk untuk memahami legal research, analisis kasus, dan penyusunan argumen. 

Kamu bisa mendalami skill tersebut melalui Bootcamp Legal & Policy dengan penyaluran kerja dan belajar dari kasus yang lebih dekat dengan kebutuhan profesional.

Apa Itu Hukum Perdata?

Hukum perdata adalah aturan yang mengatur hubungan hukum antara individu, badan hukum, atau pihak tertentu berkaitan dengan hak dan kewajiban dalam kehidupan privat.

Ciri khas hukum perdata terlihat dari fokusnya terhadap kepentingan keperdataan, seperti hubungan keluarga, kepemilikan harta, perjanjian, utang-piutang, dan pewarisan.

Ketika seseorang tidak memenuhi perjanjian atau menguasai hak milik orang lain, persoalannya dapat berkembang menjadi sengketa. Penyelesaiannya dapat dilakukan melalui mekanisme yang tersedia, termasuk pengadilan ketika para pihak tidak menemukan penyelesaian.

Baca Juga: 7 Sertifikat Legal Officer untuk Karier di Bidang Hukum

Apa Saja Contoh Hukum Perdata dalam Kehidupan Nyata?

Sumber: Magnific

Ruang lingkup hukum perdata cukup luas, sehingga contoh kasusnya bisa muncul dalam banyak bentuk.

1. Hukum Orang atau Personenrecht

Hukum orang berkaitan dengan manusia sebagai subjek hukum, termasuk status dan kecakapannya untuk melakukan tindakan hukum.

Contohnya dapat berkaitan dengan persoalan kecakapan membuat perjanjian, perwakilan, atau kedudukan badan hukum sebagai subjek yang memiliki hak dan kewajiban.

Pembahasan ini memang terdengar abstrak, tetapi konsepnya menjadi dasar ketika pengadilan harus menentukan siapa yang memiliki kedudukan hukum dalam suatu perkara.

2. Hukum Keluarga atau Familierecht

Hukum keluarga berkaitan dengan hubungan hukum dalam keluarga, seperti perkawinan, hubungan orang tua dan anak, perwalian, serta persoalan harta yang muncul dalam hubungan keluarga.

Contoh yang mudah ditemukan adalah perkara perceraian yang sekaligus mempersoalkan harta bersama atau pengasuhan anak.

3. Hukum Harta Kekayaan atau Vermogensrecht

Hukum harta kekayaan mengatur hubungan hukum yang berkaitan dengan kepentingan ekonomis, termasuk transaksi dan hak atas kekayaan.

Jual beli, utang-piutang, sewa-menyewa, dan kerja sama bisnis dapat menjadi contoh sederhana dari bidang ini.

Persoalan biasanya mulai terasa ketika salah satu pihak merasa hak ekonominya tidak dipenuhi. Dari situ, hubungan yang awalnya hanya berupa transaksi bisa berkembang menjadi sengketa hukum perdata.

4. Hukum Benda atau Zakelijkrecht

Hukum benda berkaitan dengan hubungan hukum seseorang dengan benda, termasuk persoalan kepemilikan dan penguasaan.

Sengketa tanah menjadi salah satu contoh yang sering muncul. Dua pihak dapat sama-sama mengklaim memiliki hak atas objek tanah tertentu berdasarkan dokumen atau dasar kepemilikan yang mereka miliki.

Dalam praktik peradilan, persoalan seperti ini dapat melibatkan pemeriksaan sertifikat, riwayat kepemilikan, dan bukti lain untuk menentukan posisi hukum masing-masing pihak.

5. Hukum Perikatan atau Verbintenissenrecht

Hukum perikatan mengatur hubungan ketika satu pihak memiliki kewajiban untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu kepada pihak lain.

Contoh paling gampang adalah perjanjian jual beli. Ketika kewajiban yang sudah disepakati tidak dilaksanakan, persoalannya dapat masuk ke ranah wanprestasi.

Salah satu contoh nyata terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1339 K/Pdt/2024 antara Siami melawan Kartono dan pihak lainnya. 

Perkara tersebut berkaitan dengan wanprestasi, dan Mahkamah Agung menyatakan tergugat melakukan cidera janji serta menyatakan Ikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor 2 Tahun 2020 sah dan mengikat.

Kasus tersebut menarik karena memperlihatkan alur yang sering muncul dalam hukum perdata: ada hubungan kontraktual, muncul kewajiban, terjadi pelanggaran, lalu pihak yang merasa dirugikan meminta penyelesaian melalui pengadilan.

Kalau kamu mulai tertarik membedah pola seperti ini, kursus Legal & Policy bisa menjadi pilihan untuk mempelajari aspek legal secara lebih terarah. 

Skill seperti legal research, contract review, dan analisis kasus akan lebih mudah dipahami ketika kamu terbiasa menghubungkan aturan dengan fakta.

Baca Juga: Cara Switch Career ke Legal: Skill dan Peluang Karir

Apa Saja Contoh Kasus Hukum Perdata yang Benar-Benar Terjadi?

Melihat perkara nyata membantu kamu memahami satu kasus tidak selalu berhenti pada “siapa yang benar dan siapa yang salah”. Berikut contohnya: 

1. Perjanjian Jual Beli Tanah yang Berujung Wanprestasi

Contoh kasus hukum perdata yang lebih baru dapat dilihat dalam Putusan PN Jantho Nomor 31/Pdt.G/2025/PN Jth yang diputus pada 5 Maret 2026.

Dalam perkara tersebut, pengadilan menetapkan sah dan berkekuatan hukum perjanjian pendahuluan jual beli yang dibuktikan melalui sejumlah kwitansi pembayaran.

Pengadilan juga menyatakan tergugat melakukan wanprestasi dan menghukum para tergugat membayar kerugian materiil sebesar Rp240 juta kepada penggugat.

Menariknya, perkara ini memperlihatkan dokumen pembayaran dapat menjadi bagian penting dalam membuktikan adanya hubungan hukum. Jadi, bukti transaksi yang bagi orang awam terlihat sederhana dapat memiliki arti penting ketika muncul perselisihan.

2. Perbuatan Melawan Hukum dalam Sengketa Hak

Selain wanprestasi, hukum perdata juga mengenal perbuatan melawan hukum atau PMH.

Pasal 1365 KUHPerdata menjadi dasar penting dalam pembahasan PMH. Dalam praktik peradilan, unsur yang diperiksa mencakup adanya perbuatan melawan hukum, kerugian, kesalahan atau kelalaian, serta hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian.

Contoh konkretnya dapat muncul ketika seseorang menguasai tanah yang menurut putusan terbukti menjadi hak pihak lain. 

Dalam salah satu putusan Pengadilan Negeri yang tersedia di JDIH Mahkamah Agung, pengadilan mempertimbangkan bahwa penguasaan objek tanah oleh pihak lain dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap hak subjektif pemilik berdasarkan bukti kepemilikan yang lebih kuat.

Dari sini kelihatan bahwa perbuatan melawan hukum tidak sesederhana “melakukan sesuatu yang merugikan”. Ada unsur dan hubungan sebab-akibat yang perlu dibuktikan dalam perkara.

Bagaimana Hukum Waris Menjadi Persoalan Perdata?

Hukum waris atau erfrecht mengatur perpindahan harta peninggalan kepada pihak yang memiliki kedudukan sebagai ahli waris berdasarkan sistem hukum yang berlaku.

1. Contoh Hukum Waris atau Erfrecht

Contoh hukum waris dalam kehidupan nyata dapat berupa perselisihan mengenai rumah, tanah, rekening, atau aset lain yang ditinggalkan seseorang setelah meninggal dunia.

Konflik dapat muncul ketika anggota keluarga memiliki pandangan berbeda mengenai siapa yang berhak menerima harta atau bagaimana pembagiannya dilakukan.

Direktori Putusan Mahkamah Agung sendiri mencatat perkara dengan klasifikasi waris dalam rumpun perkara perdata, sehingga isu pewarisan memang dapat berkembang menjadi perkara yang diperiksa pengadilan.

2. Pasal 852 KUHPerdata dan Kedudukan Ahli Waris

Pasal 852 KUHPerdata berkaitan dengan kedudukan anak sebagai ahli waris menurut ketentuan pewarisan dalam KUHPerdata.

Penerapannya tetap perlu melihat konteks perkara dan sistem hukum waris yang berlaku bagi para pihak. Indonesia memiliki lebih dari satu sistem hukum waris, sehingga kasus warisan tidak tepat dianalisis hanya berdasarkan satu aturan tanpa melihat latar belakang hukumnya.

Baca Juga: Kurikulum Bootcamp Legal & Policy Online Dibimbing

Mengapa Memahami Contoh Hukum Perdata Penting?

Belajar hukum perdata akan lebih mudah ketika kamu tidak berhenti pada definisi. Coba biasakan menghubungkan setiap konsep dengan situasi konkret.

Misalnya, ketika membaca tentang perikatan, bayangkan transaksi yang menghasilkan kewajiban bagi kedua pihak. Saat mempelajari perbuatan melawan hukum, pikirkan hubungan antara tindakan, kerugian, dan dasar tuntutan yang mungkin muncul.

Cara belajar seperti ini membantu kamu melihat pola hukum secara lebih utuh. Warga Bimbingan juga jadi lebih siap ketika harus membaca kontrak, mengidentifikasi masalah hukum, atau memahami sebuah kasus.

Buat kamu yang sedang menyiapkan karier, kemampuan tersebut bisa dikembangkan menjadi skill profesional seperti legal research, legal drafting, contract review, compliance, dan analisis kebijakan.

Kesimpulan

Contoh hukum perdata bisa ditemukan dalam perjanjian, kepemilikan, keluarga, warisan, hingga persoalan yang menimbulkan kerugian. Melihat perkara nyata membuat kamu lebih mudah memahami hubungan antara fakta, bukti, aturan, dan hak para pihak.

Rekomendasi Bootcamp Legal & Policy Langsung Kerja Terbaik di Indonesia

Kalau kamu ingin belajar Legal & Policy secara lebih terstruktur dan mempersiapkan skill untuk dunia profesional, kamu bisa mengikuti Bootcamp Legal & Policy Online Dibimbing.

Benefit yang bisa kamu dapatkan:

1. 40+ Live Class & 30+ Sesi Praktek Bersama Praktisi Ahli
2. 20+ Assignment untuk Portfolio Building
3. Final Project Berbasis Standar Industri Terkini
4. Konsultasi 1-on-1 Tanpa Batas Bersama Instruktur Expert (Khusus Program Job Connect)
5. Dampingan Fasilitator dan Mentor Berdedikasi yang Tersedia 24/7
6. Program Graduation & Penyaluran Kerja ke 1.100+ Perusahaan (Khusus Program Job Connect)
7. Bergabung di Komunitas Expertise Legal & Policy

Kalau kamu punya pertanyaan materi, jadwal kelas, maupun sistem penyaluran kerja, konsultasi Bootcamp Legal & Policy sekarang ke tim Dibimbing yang pasti #BimbingSampeJadi karier impianmu!

FAQ

1. Apa perbedaan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum?

Wanprestasi berkaitan dengan tidak dipenuhinya kewajiban dalam hubungan perjanjian, sedangkan PMH memiliki dasar dan unsur yang berbeda berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata.

2. Apakah sengketa tanah selalu termasuk hukum perdata?

Tidak selalu. Karakter perkara bergantung pada persoalan dan dasar hukumnya, sehingga sengketa tanah perlu dilihat dari objek, hubungan hukum, serta tindakan yang disengketakan.

3. Apa saja bukti yang dapat digunakan dalam perkara perdata?

Jenis bukti bergantung pada perkara, tetapi dokumen seperti kontrak, kwitansi, sertifikat, korespondensi, dan bukti transaksi dapat menjadi bagian dari pembuktian sesuai konteks kasus.

Referensi

1. Putusan MAHKAMAH AGUNG Perdata Putus Tahun 2026 [Buka]
2. Putusan MAHKAMAH AGUNG 1339 K/Pdt/2024 [Buka]
3. Putusan PN JANTHO 31/Pdt.G/2025/PN Jth [Buka]
4. Putusan PN KETAPANG 1/Pdt.G.S/2026/PN Ktp [Buka]