Dibimbing - Apa Itu UU PDP? Jenis, Aturan, Hak, Kewajiban, dan Sanksi
Blog
Legal & Policy

Apa Itu UU PDP? Jenis, Aturan, Hak, Kewajiban, dan Sanksi

Author

DITULIS OLEH 

Farijihan Putri

Reviewer

DIREVIEW OLEH 

Sudah Direview Oleh Expert

Dibuat pada 17 Nov 2026

Diubah pada 17 Nov 2026

3

Image Thumbnail

Warga Bimbingan pernah diminta mengisi data pribadi saat mendaftar aplikasi atau melamar pekerjaan? Nah, UU PDP hadir untuk mengatur bagaimana informasi tersebut dikumpulkan dan digunakan. 

Aturan ini penting dipahami karena aktivitas digital sehari-hari semakin banyak melibatkan data pribadi. Yuk, MinDi ajak kamu mengenal jenis, hak, kewajiban, sampai sanksi yang diatur di dalamnya!


Baca Juga:

  1. Bootcamp Legal & Policy dengan Jaminan Kerja di Indonesia
  2. Sertifikat Legal Officer untuk Karier di Bidang Hukum
  3. Panduan Belajar Hukum Korporasi dari Nol untuk Pemula



Apa Itu UU PDP?

UU PDP adalah singkatan dari Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang mengatur perlindungan informasi pribadi dalam berbagai aktivitas pemrosesan data. Aturan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 dan disahkan pada 17 Oktober 2022.


Isinya mencakup pengumpulan, penggunaan, penyimpanan, hingga penghapusan data pribadi. 


Melalui aturan ini, individu mendapatkan perlindungan atas informasi pribadinya, sementara pihak yang mengelola data memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan menggunakannya sesuai ketentuan.


Jadi, aturan ini penting diketahui oleh masyarakat maupun perusahaan yang menjalankan aktivitas digital.


Bagaimana Kerangka Hukum UU PDP di Indonesia?

Supaya lebih mudah memahami dasar perlindungannya, ada beberapa landasan hukum yang perlu kamu kenali:

  1. UUD 1945 Pasal 28G ayat (1): Memberikan dasar perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda.
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022: Menjadi landasan utama pengaturan perlindungan data pribadi di Indonesia.
  3. Cakupan pengaturan: Mencakup hak individu, pemrosesan data, kewajiban pihak yang mengelola data, transfer data, hingga sanksi pelanggaran.
  4. Masa penyesuaian: UU PDP diundangkan pada 17 Oktober 2022 dengan masa penyesuaian dua tahun bagi pihak yang melakukan pemrosesan data pribadi. Masa tersebut berakhir pada Oktober 2024.


Dengan adanya kerangka hukum ini, perusahaan dan organisasi perlu memperhatikan aturan saat mengelola informasi pelanggan, karyawan, maupun pengguna layanan.


Apa Saja Jenis Data yang Dilindungi UU PDP?



Warga Bimbingan, ternyata data pribadi yang dilindungi punya beberapa kategori. Berdasarkan Pasal 4, UU PDP membaginya menjadi dua jenis berikut.


1. Data Pribadi yang Bersifat Umum

Jenis pertama adalah data pribadi yang bersifat umum. Beberapa contohnya meliputi:

  1. Nama lengkap
  2. Jenis kelamin
  3. Kewarganegaraan
  4. Agama
  5. Status perkawinan
  6. Data yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang


Misalnya, saat kamu mengisi formulir pendaftaran kerja, perusahaan biasanya meminta nama lengkap, jenis kelamin, dan kewarganegaraan. Informasi tersebut termasuk data pribadi yang perlu dikelola dengan benar.


2. Data Pribadi yang Bersifat Spesifik

Berikutnya, ada data pribadi yang bersifat spesifik, yaitu informasi yang membutuhkan perhatian khusus dalam proses pengelolaannya. Contohnya:

  1. Data dan informasi kesehatan
  2. Data biometrik
  3. Data genetika
  4. Catatan kejahatan
  5. Data anak
  6. Data keuangan pribadi


Sebagai contoh, informasi kesehatan dan data keuangan seseorang perlu dijaga karena penyalahgunaannya bisa menimbulkan dampak serius. Oleh karena itu, akses terhadap informasi tersebut perlu dibatasi sesuai kebutuhan pemrosesan. 


Apa Hak dan Kewajiban dalam UU PDP?

Nah, perlindungan data pribadi melibatkan dua pihak, yaitu individu sebagai pemilik data dan pihak yang bertanggung jawab mengelolanya.


1. Hak Subjek Data Pribadi

Setiap individu memiliki hak atas informasi pribadinya. Beberapa hak yang diatur dalam UU PDP antara lain:

  1. Mendapatkan informasi mengenai tujuan pengumpulan dan penggunaan data.
  2. Memperbaiki data yang tidak akurat.
  3. Meminta akses dan salinan data pribadi.
  4. Menarik persetujuan pemrosesan data sesuai ketentuan.
  5. Meminta penghapusan atau pemusnahan data dalam kondisi yang diatur.
  6. Mengajukan keberatan atau gugatan sesuai ketentuan.


Dengan memahami hak subjek data pribadi, kamu bisa lebih sadar ketika diminta menyerahkan informasi kepada perusahaan atau penyedia layanan.


2. Kewajiban Pengendali dan Prosesor Data Pribadi

Di sisi lain, pengelola data juga memiliki tanggung jawab. Pengendali data pribadi wajib memiliki dasar pemrosesan yang sah, menjelaskan tujuan penggunaan data, serta menjaga keamanannya.


Sementara itu, prosesor data menjalankan pemrosesan sesuai instruksi pengendali dan ketentuan yang berlaku.


Jika terjadi kegagalan perlindungan data pribadi, pemberitahuan tertulis perlu disampaikan paling lambat 3 x 24 jam kepada pihak yang terdampak dan lembaga sesuai ketentuan UU PDP.


Contohnya, perusahaan perlu membatasi akses database pelanggan hanya kepada karyawan yang membutuhkannya untuk pekerjaan.



Apa Sanksi Jika Melanggar UU PDP?

Pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan data pribadi bisa menimbulkan konsekuensi hukum. UU PDP mengatur dua kelompok sanksi utama, yaitu:

  1. Sanksi administratif: Dapat berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan pemrosesan data, penghapusan atau pemusnahan data, hingga denda administratif. Besaran denda administratif dapat mencapai 2% dari pendapatan tahunan atau penerimaan tahunan sesuai variabel pelanggaran.
  2. Sanksi pidana: Berlaku untuk perbuatan tertentu yang memenuhi unsur tindak pidana, seperti memperoleh, mengungkapkan, atau menggunakan data pribadi secara melawan hukum.


Sebagai contoh, tindakan menggunakan data pribadi orang lain secara sengaja dan melawan hukum untuk memperoleh keuntungan dapat dikenai pidana sesuai ketentuan pasal yang dilanggar.


Jadi, setiap pelanggaran perlu dilihat berdasarkan bentuk perbuatan dan unsur hukumnya.


Baca Juga:

  1. Cara Switch Career ke Legal: Skill dan Peluang Karir
  2. Kurikulum Bootcamp Legal & Policy Online Dibimbing
  3. Panduan Sertifikasi Hukum: Jenis, Proses, dan Cara Memilih


Apakah Mempelajari UU PDP Membuka Peluang Karier di Legal dan Compliance?

Warga Bimbingan, sekarang kamu sudah mengenal aturan, jenis data, hingga tanggung jawab dalam perlindungan data pribadi. Pengetahuan ini juga berkaitan dengan kebutuhan perusahaan untuk memastikan aktivitasnya sesuai regulasi.


Ada peluang karier yang bisa kamu eksplorasi, seperti:

  1. Legal Staff: Membantu mengurus dokumen dan kebutuhan hukum perusahaan.
  2. Legal Compliance Staff: Memantau kesesuaian aktivitas perusahaan dengan peraturan, termasuk aturan perlindungan data.
  3. Legal Researcher: Melakukan riset dan analisis terhadap peraturan yang relevan.
  4. Policy Analyst: Membantu mengkaji kebijakan dan regulasi untuk kebutuhan organisasi.


Untuk mempersiapkan diri, kamu bisa mengembangkan skill seperti legal research, regulatory analysis, penyusunan dokumen hukum, dan analisis kebijakan.


Mengikuti Kursus Hukum juga bisa menjadi langkah awal untuk memperluas pemahaman tentang dasar hukum dan penerapannya.


Rekomendasi Bootcamp Legal & Policy dengan Jaminan Kerja Terbaik

Memahami UU PDP bisa menjadi bekal awal kalau kamu tertarik berkarier di bidang legal dan compliance. 


Supaya lebih siap menghadapi kebutuhan pekerjaan, kamu juga perlu belajar menganalisis regulasi, melakukan riset hukum, dan menyelesaikan studi kasus yang relevan dengan industri.


Nah, kamu bisa mempertimbangkan Bootcamp Legal & Policy Online dari Dibimbing. Program ini menyediakan pembelajaran bersama praktisi ahli dengan berbagai sesi praktik dan pendampingan untuk membantu mengembangkan kemampuanmu.


Benefit kelas Legal & Policy yang bisa kamu dapatkan antara lain:

  1. 40+ Live Class dan 30+ sesi praktik bersama praktisi ahli.
  2. 20+ assignment untuk membangun portofolio.
  3. Final project berbasis standar industri terkini.
  4. Konsultasi 1-on-1 tanpa batas bersama instruktur expert (khusus Program Job Connect).
  5. Pendampingan fasilitator dan mentor 24/7.
  6. Program graduation dan penyaluran kerja ke 1.100+ perusahaan (khusus Program Job Connect).
  7. Akses ke komunitas Expertise Legal & Policy.


Tertarik mengembangkan skill legal dan policy untuk mempersiapkan karier? Kalau masih punya pertanyaan seputar materi, pilihan program, atau fasilitas bootcamp, kamu bisa konsultasi bersama tim Dibimbing yang pasti #BimbingSampeJadi!


FAQ

1. Apakah UU PDP berlaku untuk perusahaan asing?

UU PDP juga dapat berlaku terhadap pemrosesan data pribadi di luar wilayah Indonesia apabila memenuhi kriteria tertentu, seperti memiliki akibat hukum di Indonesia atau terhadap warga negara Indonesia di luar negeri.


2. Apa yang dimaksud dengan prosesor data pribadi?

Prosesor data pribadi adalah pihak yang melakukan pemrosesan data pribadi atas nama pengendali data pribadi berdasarkan instruksi pengendali.


3. Apakah data pribadi boleh dibagikan kepada pihak ketiga?

Bisa dalam kondisi tertentu, selama pemrosesannya memiliki dasar yang sah dan memenuhi persyaratan serta kewajiban perlindungan data pribadi sesuai UU PDP.

Kategori:

Share:

Penulis

Penulis Image

Farijihan Putri

Farijihan Putri adalah SEO Content Writer dengan pengalaman 4+ tahun menulis dan mengoptimalkan konten untuk berbagai topik. Di Dibimbing, ia mengolah beragam insight seputar karier dan industri, mulai dari digital marketing, HR, data, finance, business, hingga technology. Melalui tulisannya, Jihan membantu pembaca memahami skill yang dibutuhkan di dunia kerja serta menemukan informasi yang relevan untuk mendukung perkembangan karier mereka.

Reviewer

Reviewer Image

Sudah Direview Oleh Expert

Setiap artikel yang berlabel "Sudah Direview Oleh Expert" telah melalui proses peninjauan oleh praktisi atau mentor yang berpengalaman di bidangnya untuk memastikan informasi yang disajikan berkualitas, akurat, dan relevan bagi pembaca.

Hi!👋
Kalau kamu butuh bantuan,
hubungi kami via WhatsApp ya!